Kemenkeu Segera Hitung Aset Negara yang Rusak akibat Gempa Cianjur
Kementerian Keuangan akan segera menghitung jumlah aset negara yang rusak akibat gempa bumi di Cianjur beberapa hari lalu. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 itu menyebabkan ribuan rumah rusak dan menewaskan ratusan nyawa.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, pihaknya belum menghitung nilai kerugian akibat kerusakan sejumlah gedung-gedung milik negara.
"Itu nanti akan kita inventarisasi tapi tentu saat ini belum tau mama saja, karena yang kita utamakan sekarang adalah penyelamatan," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (23/11).
Rio akan meminta beberapa kementerian dan lembaga mendata dan melaporkan kantor-kantor perwakilannya di Cianjur yang ikut terdampak gempa. Salah satu aset negara di bawah Kementerian Keuangan yang ikut terdampak yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur.
Proses inventarisasi aset terdampak gempa juga bertujuan untuk menentukan proses pemulihannya. Aset rusak yang sudah memiliki asuransi akan diupayakan proses revitalisasi dengan biaya klaim asuransi. Namun Rio juga belum bisa memastikan semua aset-aset negara di daerah tersebut sudah memiliki asuransi.
"Untuk instansi yang sudah jelas ada klaim asuransinya kita sudah menghubungi asuransi yang bersangkutan juga untuk melihat," kata Rio.
Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur Jawa Barat pada Senin (21/11) telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan. Sebanyak 22.198 rumah mengalami kerusakan dan 58.362 orang terpaksa mengungsi.
Data terakhir yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebanyak 268 korban meninggal dunia. Dari jumlah itu baru 122 jenazah yang teridentifikasi. Sedangkan 151 orang masih dinyatakan hilang.
