Penjelasan BI soal Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2023 yang Pesimistis
Bank Indonesia menyebut asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan yang diperkirakan 4,37% hanya merupakan acuan untuk penyusunan anggaran tahunan BI (ATBI) 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku siap mendukung target pertumbuhan pemerintah yang lebih ambisius pada tahun depan yakni mencapai 4,5%-5,3%.
"Mohon maaf, memang beberapa asumsinya sangat konservatif, tapi itu adalah berkaitan dengan anggaran, dari sisi kebijakan kami tetap mengupayakan pertumbuhan ekonomi 4,5-5,3%," ujar Perry di depan anggota Komisi XI DPR RI dalam rapat Pengambilan Keputusan RATBI 2023, Rabu (23/11).
Selain kebijakan moneter yang diarahkan menjaga stabilitas, stance kebijakan BI lainnya akan diarahkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kebijakan suku bunga, kata Perry, akan dilakukan secara terukur dan mengupaya stabilitas nilai tukar. Ia juga siap memberikan insentif dari sisi kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran hingga pengembangna UMKM.
Bos BI itu sebetulnya sudah buka suara terkait alasan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih rendah dalam rapat penyampaian RATBI 2023 dengan Komisi XI awal pekan ini. Perry bilang, pertumbuhan yang ditargetkan konservatif dalam RATBI bertujuan agar lebih berhati-hati dengan harapan hasilnya lebih baik. Selain itu, pertumbuhan juga akan lebih rendah karena BI perlu menekan inflasi.
"Tugas kami harus mengembalikan inflasi ke bawah 4%, sehingga implikasinya karena timbangannya ke situ, tentu saja pertumbuhan ekonominya bisa jadi lebih rendah," kata Perry, Senin (21/11).
Perry mengatakan dalam penyusunan RATBI ada beberapa opsi yang dipertimbangkan bank sentral. Ini termasuk pertimbangan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi membiarkan nilai tukar melemah dan inflasi tinggi.
Di depan anggota Komisi XI, Perry saat itu menyatakan terbuka dengan berbagai masukan dari parlemen. Namun, ia menyebut asumsi yang disampaikannya itu merupakan hasil renunang setelah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk soal penyusunan APBN 2023.
"Tentu saja ini dengan mendasarkan mandat kami yang sesuai UU lebih kepada inflasi dan nilai tukar, sehingga kami lebih memprioritaskan itu, semoga kondisinya tidak memburuk sehingga kami bisa beralih lebih kepada pertumbuhan ekonomi," kata Perry.
