Potret Ekonomi Jabar yang Bangun Masjid Al Jabbar Rp 1 T dari APBD
Perdebatan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan warganet soal sumber dana pembangunan masjid Al Jabbar dari APBD ramai di media sosial. Tak hanya warganet, pengamat juga menilai penggunaan APBD untuk membangun masjid megah ini kurang etis.
Pembangunan Masjid Al Jabbar disebut-sebut menelan APBD mencapai Rp 1 triliun. Pembangunannya dimulai sejak 2017 dengan menggunakan tahun anggaran jamak atau multiyears yang sebagian dananya dibiayai oleh APBD di tengah pandemi Covid-19.
Berdasarkan data LPSE Jawa Barat, pekerjaan tahun jamak pembangunan Masjid Raya Provinsi Jabar tahap ke-4 yang dilelang pada 2021 memiliki pagu paket Rp 507 miliar. Pengerjaan proyek tersebut menggunakan APBD tahun 2020 dan 2021.
Anggaran yang besar untuk pembangunan masjid ini lah yang memicu kritik dari warganet. Salah satunya, pemiliki akun @outstandjing yang menekankan bahwa APBD tak seharusnya digunakan untuk membangun masjid karena berasal dari pembayar pajak yang terdiri dari berbagai kalangan.
Kritikan itu kemudian direspons langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat akun Instagramnya. Pria yang akrab disapa RK itu mengatakan pembangunan rumah ibadah dapat menggunakan uang negara selama sudah disepakati eksekutif dan legislatif. Menurut RK, daerah lain dengan mayoritas agama tertentu juga menggunakan APBD sebagai sumber pembangunan rumah ibadah.
"'Niat saya bayar pajak bukan wakaf', betul, Kewajiban anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara," kata RK dalam akun Instagramnya, dikutip Rabu (4/1).
Sebagian netizen lainnya juga mengkritik kebijakan RK tersebut. Menurut mereka, dana pembangunan masjid seharusnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang saat ini lebih dibutuhkan Jawa Barat.
Sebagian juga membandingkan kemegahan Masjid Al Jabbar yang jauh berbeda dibandingkan lingkungan sekitarnya.
Bagaimana sebenarnya potret ekonomi dan anggaran Jawa Barat?
Ekonomi Jawa Barat pada kuartal ketiga tahun lalu tumbuh 6,07% secara tahunan. Adapun pada 2021, perekonomian tumbuh 6,21% setelah terkontraksi pada 2020 sebesar 2,44%. Inflasi Jawa Barat pada 2022 mencapai 6,04%, sedikit di atas inflasi nasional.
Kemiskinan masih mencapai 8,06% dari total penduduk Jawa barat. Beberapa daerah bahkan mencatatkan tingkat kemiskinan di atas 10%, di antaranya Tasikmalaya, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.
