Sri Mulyani Tolak Usulan IMF soal Cabut Larangan Ekspor Komoditas
Dana Moneter Internasional (IMF) merekomendasikan Indonesia mecabut secara bertahap kebijakan hilirisasi yang melarang ekspor beberapa komoditas mentah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai saran itu tak ada hubungannya dengan tujuan pemerintah Indonesia.
Usulan itu muncul dalam Konsultasi Artikel IV, dokumen hasil asesmen IMF terhadap ekonomi Indonesia yang juga memuat beberapa rekomendasi kebijakan. Sri Mulyani menilai sah bagi IMF untuk memberikan pandangan terkait kebijakan pemerintah Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia juga memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan yang dikeluarkan.
"Indonesia punya kebijakan yang bertujuan memperkuat struktur industri dan meningkatkan nilai tambah. Dengan begitu, neraca pembayaran kita makin kuat, sehingga seharusnya makin bagus, jadi tidak hubungannya menurut saya," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7).
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya memberikan pandangannya soal usulan IMF ini. Ia menilai kebijakan hilirisasi dengan pemerintah melarang ekspor sejumlah komoditas tambang mentah sudah berada di jalan yang benar.
Ia menghargai usulan IMF tersebut. Namun itu harusnya hanya diperlakukan sebagai sebuah pandangan institusi sehingga Indonesia tidak akan terpengaruh terhadap usulan itu. Karena menurut dia, yang tahu kebutuhan Indonesia sebetulnya masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
"Saya ingin menjelaskan satu per satu dari pemikiran IMF bahwa pemikiran dia keliru besar. IMF ini mungkin sedang tidur," kata Bahlil di kantornya, Jumat (30/6).
Ia kemudian membeberkan sejumlah hasil capaian dari kebijakan hilirisasi. Nilai ekspor nikel telah meningkat pesat sehingga membantu neraca perdagangan Indonesia. Aliran masuk investasi asing juga makin deras berkat hilirisasi.
Dalam dokumen Artikel IV yanh dirilis belum lama ini, IMF memberi sejumlah rekomendasi kebijakan utama bagi Indonesia, salah satunya terkait hilirisasi. Lembaga itu menilai kebijakan industri harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi.
"Dalam konteks ini, pihak berwenang (regulator di Indonesia) perlu mempertimbangkan kebijakan domestik untuk mencapai tujuan peningkatan nilai tambah dari sisi produksi, sembari menghapus pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan pada komoditas lain," tulis IMF.
Beberapa catatan terkait hilirisasi, salah satunya terkait ketenagakerjaan. IMF melihat dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja baru relatif kecil untuk ukuran ekonomi Indonesia. Penciptaan tenaga kerja formal kebanyakan juga terjadi di daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah.
Indonesia juga perlu menghitung berbagai dampak yang mungkin timbul akibat larangan ekspor, seperti potensi penerimaan negara yang hilang, risiko misalokasi sumber daya, suap dalam ekspor, kenaikan harga komoditas di level global, hingga potensi retaliasi perdagangan dari negara lain.
