Punya Hutan Luas, RI Bisa Raup Rp 350 Triliun Dari Perdagangan Karbon

Pemerintah tengah merampungkan Peraturan Presiden yang mengatur jual beli kredit karbon
Image title
Oleh Tri Kurnia Yunianto
16 Januari 2020, 21:34
karbon, hutan, lingkungan
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Foto udara kawasan ekowisata mangrove Pangkal Babu, Tungkal Ilir, Tanjungjabung Barat, Jambi, Selasa (31/12/2019). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi Indonesia memiliki potensi tambahan pendapatan Rp 350 triliun dari perdagangan karbon dengan mengandalkan hutan yang luas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi Indonesia memiliki potensi tambahan pendapatan Rp 350 triliun melalui jual beli kredit karbon. Ini lantaran luasnya lahan gambut dan hutan sebagai penyerap karbon yang dimiliki RI.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan perdagangan tersebut dapat dilakukan oleh semua kalangan baik itu dari pemerintah maupun swasta.

Carbon trade merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju (penghasil karbon) untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap karbondioksida (CO2) kepada negara pemilik hutan (penyerap karbon). Mekanisme carbon trading telah menjadi solusi di beberapa negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Hitungannya kalau seluruh gambut itu dihitung keuntungan untuk APBN Rp 70 triliun. Kalau dipelihara bagus itu bisa lima kalinya, nilainya bisa 350 triliun," kata Ruandha usai menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (16/1).

(Baca: Insentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi Karbon)

Saat ini pemerintah tengah merampungkan aturan jual beli kredit karbon. Ruandha mengatakan KLHK tengah mengkaji teknis sertifikasi penurunan emisi karbon dengan melibatkan empat kementerian lain yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan serta Kementerian Perindustrian.

Setelah teknis rampung, maka dasar hukum yang menaungi perdagangan itu adalah Peraturan Presiden (Perpres). Targetnya, draf sertifikat tersebut dapat diselesaikan pada bulan Maret mendatang untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mudah mudahan tahun ini bisa lakukan trading (jual beli kredit karbon) itu," kata Ruandha.

Tak hanya itu, KLHK saat ini juga tengah melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berpotensi menjadi pembeli dalam bisnis jual beli emisi karbon itu. Negara yang berpotensi menjadi pembeli adalah Amerika Serikat (AS), Eropa dan negara-negara Asia seperti Tiongkok dan Vietnam yang memiliki keterbatasan luas hutan.

"Pasarnya akan semakin tinggi, Eropa misalnya sudah tidak ada lagi supply-nya karena (kondisi) hutannya tak sebagus Indonesia," ujar Ruandha.

(Baca: Luhut Sebut Indonesia Bisa Jadi Negara Superpower Tanpa Emisi Karbon)

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya pernah menyebut Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya tanpa emisi gas karbon. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar serta kawasan hutan yang luas, yang dapat berfungsi sebagai paru-paru dunia dalam menyerap polusi udara.

"Indonesia memiliki lahan gambut  seluas 7,5 juta hektare, mangrove 3,1 juta ha, dan hutan seluas 180 juta ha yang berkontribusi terhadap penyerapan gas karbon dunia," kata Luhut di Jakarta, Jumat (13/12).

Reporter: Tri Kurnia Yunianto

Video Pilihan

Artikel Terkait