Menaker Godok Tiga PP Turunan UU Ciptaker, Atur Pengupahan hingga JKP

Pemerintah akan membahas RPP bersama serikat pekerja, pengusaha, rektor dan akademisi.
Image title
Oleh Rizky Alika
13 Oktober 2020, 13:40
tenaga kerja, cipta kerja, omnibus law
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Rapat tersebut membahas perlindungan Pemerintah terhadap ketahanan struktur ketenagakerjaan dan pandemi COVID-19.

Pemerintah akan merumuskan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan pekan lalu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, ada tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi aturan teknis dalam klaster ketenagakerjaan.

Ida mengatakan 3 rancangan PP (RPP) ketenagakerjaan tersebut meliputi RPP Pelaksanaan Ketenagakerjaan, Pengupahan, dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ia pun memastikan, proses tersebut akan dilakukan secara transparan.

Dalam proses penyusunannya, pemerintah akan membahas RPP bersama serikat pekerja dan pengusaha. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta masukan dari rektor dan akademisi terkait penyusunan RPP tersebut.

"Sebagai prinsip transparansi dan keterbukaaan dalam penyusunan RPP ini, pemerintah sangat terbuka," kata Ida dalam sebuah webinar, Selasa (13/10).

Berdasarkan ketentuan penutup yang diatur dalam Pasal 185 RUU Cipta Kerja, aturan turunan tersebut harus selesai paling lama tiga bulan setelah diundangkan. Meski begitu, dia berupaya untuk menyusun RPP lebih cepat dari batas waktu tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ida menyampaikan perlunya UU Cipta Kerja demi transformasi ekonomi serta merespons perubahan ekonomoi global. Tanpa UU sapu jagat ini, Ida khawatir lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif.

Dia khawatir, tanpa kehadiran UU Cipta Kerja, penduduk Indonesia yang tidak bekerja semakin tinggi. Dampak lebih jauh, Indonesia akan terjebak menjadi negara dengan pendapatan kelas menengah.

Ida menyampaikan, omnibus law bisa memberi manfaat bagi pihak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaatnya akan terlihat pada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang memberikan uang, pelatihan vokasi, dan akses pasar kerja.

Sedangkan, buruh juga memiliki peran penting dalam ekosistem investasi. Oleh karena itu politisi Partai Kebangkitan Bangs aitu mengatakan pemerintah ingin meningkatkan perlindungan kepada buruh.

"Banyak yang pikir pemerintah hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja tanpa mikir perlindungan tenaga kerja. Tidak seperti itu," ujar dia.

Di kesempatan yang sama, pengusaha  beranggapan UU Cipta Kerja akan memenuhi hak mendasar masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja. Hal ini diperlukan bagi Indonesia di tengah penurunan penerimaan pajak.

Perbaikan iklim investasi diperlukan lantaran jumlah investor yang masuk ke Tanah Air sedikit. "Terutama yang labor intensive," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit

UU Cipta Kerja menuai protes dari berbagai kalangan, salah satunya buruh. Berbagai serikat buruh tengah mendesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu sudah disahkan.

Selain itu, Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre Andriko Otang mengatakan, serikat pekerja akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah UU tersebut diundangkan.

"Serikat pekerja berkomitmen jika UU Cipta Kerja sudah disahkan, kami akan lakukan judicial review bersama-sama. Perjuangan belum selesai," kata Andriko, Selasa (6/10).

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait