UU Cipta Kerja: Mengenal Asas Penyelenggaraan UU Cipta Kerja

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan menjadi landasan hukum dalam perbaikan UU Cipta Kerja, seperti permintaan Mahkamah Konstitusi (MK).

"UU Cipta Kerja sangat tidak melindungi buruh. Dengan UU Cipta Kerja perusahaan kapan saja bisa mem-PHK buruh dengan alasan rugi dan pesangon yang kecil," kata Koalisi Buruh Sawit.

Airlangga menyebutkan 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.

Pemerintah menawarkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menggantikan peran JHT. Ini produk baru yang diamanatkan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dan UU Pemilu telah digugat masing-masing sebanyak sembilan kali ke MK. Aturan lain yang sering diuji adalah KUHP, UU KPK, hingga UU Kepailitan

Izin lokasi proyek PLTA Kayan akan segera habis pada 20 Februari 2022. Perusahaan kini bergantung pada produk regulasi turunan UU Cipta Kerja untuk tetap beroperasi.

DPR setuju bahwa revisi UU PPP menjadi usul parlemen. Alasan perubahan regulasi ini yakni tak ingin ada kasus seperti UU Cipta Kerja.

Revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan menjadi salah satu keputusan penting yang akan menentukan nasib Undang-Undang Cipta Kerja.

Salah satu poin revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP yakni memasukkan poin metode omnibus law. Revisi UU PPP ini sebagai bagian proses memperbaiki UU Cipta Kerja.

Gugatan uji formil pernah diajukan dalam UU Cipta Kerja.

Para buruh unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut pemerintah mencabut omnibus law hingga revisi Undang-Undang KPK.

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres yang mengatur pembentukan Bank Tanah pada akhir Desember 2021. Aturan ini terbit setelah MK memerintahkan pemerintah dan DPR merevisi UU Cipta Kerja.

DPR akan membahas revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) secara pararel.

UU Cipta Kerja dan UU PPP akan dibahas secara pararel dalam masa sidang DPR 2022.

Hakim MK menyebut UU Cipta Kerja punya implikasi besar karena sudah banyak regulasi turunan yang dijalankan.