Berita UU Cipta Kerja Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Temukan informasi lengkap mengenai hak-hak yang didapat karyawan kena PHK, termasuk pesangon, UPMK, dan UPH berdasarkan UU Cipta Kerja.

Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dipicu oleh uji materi UU Cipta Kerja, ditargetkan selesai pada tahun ini dengan dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR.

Perhitungan UMP 2025 diperkirakan masih menggunakan formula lama meski sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan buruh terkait uji materi UU Cipta Kerja.

MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bagaimana aturan cuti karyawan?

Berikut ini ulasan lengkap mengenai daftar 21 poin penting putusan mk soal uji materi uu cipta kerja yang bisa disimak.

MK menyatakan istilah 'dapat' dalam pasal terkait waktu kerja bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

MK memutuskan untuk mengabulkan 21 gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, yang antara lain mengatur tenaga kerja asing, PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK, hingga uang pesangon.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan buruh terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang antara lain mengatur TKA, PKWT, waktu kerja, hingga upah

Serikat buruh mendesak pemerintah untuk menghitung UMP 2025 dengan formula baru usai keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi soal Undang-undang Cipta Kerja.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, sudah lumpuh mulai hari ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan jumlah peserta demonstrasi tersebut lebih dari 1.000 buruh dari 60 federasi serikat pekerja.

KSPI menilai UU Cipta Kerja menjadi salah satu penyebab 42.863 karyawan mengalami PHK selama Januari - Juli.

Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi beberapa bulan terakhir disebut akibat kondisi geopolitik. Situasinya bertambah runyam karena Indonesia kebanjiran produk dari luar negeri.