Pemerintah Jaga Pangan Akibat Pandemi, Pengusaha Siap Berkolaborasi

Pemerintah menyiapkan kebijakan dan infrastruktur. Sedangkan pengusaha menawarkan model kemitraan produksi pangan dari hulu ke hilir.
Ameidyo Daud Nasution
18 November 2020, 16:58
jfss2020, pangan, covid-19
ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc.
Petani memanen cabai saat panen perdana Cabai Rawit Prima Agrihorti di Bulak Sawah Karang, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa (22/7/2020). Saat ini BPTP Balitbangtan Yogyakarta dan kelompok Tani Rukun melakukan produksi benih Cabai Rawit Prima Agrihorti yang memiliki keunggulan buah banyak dan tahan terhadap berbagai hama.

Pandemi Covid-19 tak membuat pemerintah hingga pengusaha kendur dalam menjaga ketahanan pangan. Berbagai pekerjaan infrastruktur besar hingga kebijakan strategis terus dilakukan demi menggenjot produksi pangan.

Hal ini disampaikan sejumlah pembicara dalam acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) yang ke-5 yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Katadata.co.id, Rabu (18/11).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyiapkan lima langkah untuk memacu produksi pangan. Pertama adalah perluasan areal tanam seluas 250 ribu hektare untuk beberapa komoditas seperti padi, jagung, dan bawang. “Lalu ada pengembangan lahan rawa di Kalimantan Tengah 164.598 hektare,” kata Syahrul.

Kedua adalah diversifikasi dan pemanfaatan pangan lokal seperti ubi kayu seluas 35 ribu hektare, sagu 1.000 hektare, pisang 1.300 hektare, kentang 650 hektare, dan sorghum 5.000 hektare. Ketiga, penguatan lumbung pangan dan cadangan beras.

“Kami ingin di desa ada lumbung pangan misalnya 30 ton dan dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” kata Syahrul.

Keempat pengembangan pertanian modern dengan smart farming, green house, food estate, dan korporasi petani. Khusus, food estate di Humbang Hasundutan, pihaknya telah menyediakan 30 ribu hektare lumbung pangan.

Kelima adalah gerakan tiga kali ekspor alias Gratieks dengan cara memperkuat kerja sama internasional, menambah ragam komoditas, mendorong munculnya eksportir baru, dan mitra dagang luar negeri.

Syahrul mengatakan beberapa komoditas yang menjadi potensi adalah sarang burung walet serta manggis.

Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan beberapa proyek infrastruktur besar yang dikerjakan adalah mengejar target rampungnya pembangunan 65 bendungan. Basuki mengatakan hingga 2019, sudah ada 16 bendungan yang telah rampung dan 45 dalam proses konstruksi.

Dengan kehadiran puluhan bendungan tersebut, maka total suplai air jaringan irigasi meningkat dari 732 ribu hektare menjadi 1,169 juta hektare. “Dengan keberadaan bendungan, maka setahun bisa dua kali tanam dan meningkatkan produksi pertanian,” katanya.

Dukungan terhadap ketahanan pangan juga datang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Ia menyiapkan langkah yakni mengalokasikan kawasan hutan untuk produksi pangan salah satunya lewat perhutanan sosial.

Hingga 2020, sudah ada 3.910 unit usaha ekonomi produktif dengan Rp 182,5 miliar bagi 12.293 debitur. Dari angka tersebut, beberapa bergerak di bidang pangan seperti kopi 32.230 ton, madu 1.591 ton, aren 2.839 ton, buah-buahan 276 ton, hingga tanaman pangan lain 9.750 ton.

“Perhutanan sosial bisa menjadi alternatif lain bagi daerah yang menginginkan adanya food estate,” kata Siti.

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan ketentuan tata ruang yang ada di dalam Undang-undang Cipta Kerja akan menjadi acuan untuk mengurangi potensi masalah lahan termasuk pertanian. “Sehingga ketika disahkan, tidak ada lagi friksi yang menyebabkan pengusaha kena penegakkan hukum,” kata dia.

Langkah menjaga ketahanan pangan tak hanya dilakukan dengan membangun infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Pengusaha juga menyiapkan sebuah skema bisnis hulu ke hilir bernama inclusive close loop.

Model ini melibatkan empat pihak yang saling terkait yakni korporasi, perbankan, koperasi, dan pemerintah. Perusahaan bertugas membeli hasil panen. Lembaga keuangan akan menyiapkan fasilitas pendanaan dengan bunga rendah hingga asuransi sebagai perlindungan petani dari risiko gagal panen.

Koperasi dalam hal ini mencairkan pinjaman kredit bank untuk petani. Sedangkan pemerintah akan melakukan pendampingan petani baik dari benih, pupuk, mekanisasi, serta teknologi. Regulator juga memastikan ketersediaan lahan, sertifikasi, hingga penyediaan infrastruktur.

“Yang paling penting petani dihubungkan dengan pasar, pasarlah yang menentukan komoditasnya. Ini hal yang baru,” kata Ketua Komite Tetap Hortikultura Kadin Indonesia Karen Tambayong dalam diskusi panel.

Sedangkan Ketua Komisi Tetap Kehutanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arif P. Rachmat mengatakan model ini juga telah diaplikasikan dalam komoditas karet, jagung, unggas, dan beras. “Kunci keberhasilan model ini adalah penggunaan benih unggul serta mekanisasi,” katanya.

Reporter: Annisa Rizky Fadila, Cindy Mutia Annur, Agatha Olivia Victoria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait