4 Poin SBY Soal Isu Kudeta Demokrat, Sebut Jokowi Tak Terkait Kisruh
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyampaikan sikapnya terkait kisruh yang terjadi di partai berlambang mercy tersebut. SBY paling tidak menyampaikan poin terkait polemik kudeta terhadap putra sulungnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono.
Dari akun Instagram Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, SBY menyampaikan manuver yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko di luar sepengetahuan Presiden Joko Widodo.
Tak hanya Presiden, SBY juga menganggap nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri hukum dan hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hingga Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan hanya dicatut.
“Saya yakin Presiden punya integritas yang berbeda jauh dengan pembantunya (Moeldoko),” kata SBY dalam video yang dibagikan Bakomstra Demokrat dan dikutip pada Kamis (25/2).
SBY juga sekaligus membantah pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut masalah Demokrat adalah urusan internal partai. Pratikno sebelumnya mengatakan Istana tak akan membalas surat AHY karena hal tersebut bisa diselesaikan aturan sesuai AD/ART Demokrat.
“ Dari laporan kader yang merasa dijebak termasuk perlibatan KSP Moeldoko, nyata gerakan pendongkelan bukan masalah internal tapi ada unsur eksternal,” katanya.
Presiden keenam RI itu juga memberi pesan kepada orang-orang luar yang berencana merebut Demokrat dengan cara yang tak sesuai. Ia mengatakan partainya tak akan tergiur dengan uang yang ditawarkan berapapun besarnya. “Saya katakan: Partai Demokrat not for sale,” kata SBY.
Terakhir, SBY meminta semua pihak agar menghormati kedaulatan partai politik sebagai salah satu elemen demokrasi. Dia mencontohkan selama memimpin RI, kedaulatan seluruh partai, termasuk yang berseberangan dengan pemerintah tetap dijaga. “Bukan hanya partainya, tapi juga pemimpinnya,” kata SBY.
Memanasnya kondisi internal Demokrat ini tercium publik usai AHY menggelar konferensi pers pada Senin (2/2). Dalam pernyataannya, ia mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang adanya keterlibatan pejabat negara dalam usaha mendongkelnya.
Dia menyampaikan ada lima orang pelaku gerakan yang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang enam tahun tidak aktif, dan satu mantan kader yang sembilan tahun lalu diberhentikan karena menjalani hukuman akibat tindak pidana korupsi.
Adapun Moeldoko sempat menggelar konferensi pers untuk menyampaikan bantahannya sebagai dalang desakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Selain itu mantan Panglima TNI itu juga menepis pernyataan salah seorang pengurus Demokrat bahwa dirinya menodong Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pewan Pimpinan Cabang (DPC) partai pemenang Pemilu 2009 itu.
“Andaikan saya punya pasukan bersenjata. Memangnya saya bisa todong DPC dan DPD. Parpol itu kan ada AD/ART-nya, jangan lucu-lucuan begitu,” ujarnya.
Secara khusus, Moeldoko meminta AHY tak khawatir dengan isu kudeta ini. Apalagi Agus terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. “Jadi dinamika parpol itu biasa kalau seperti itu,” katanya.
