Kapolri Larang Media Meliput Kekerasan Polisi Tuai Kritik
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) angkat bicara soal telegram Kepala Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang melarang media meliput kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian. Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang menganggap aturan baru itu salah alamat dan bisa menimbulkan kegaduhan.
Dia menjelaskan derajat Telegram Kapolri jauh berada di bawah Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Adapun tugas media meliput dan memberitakan apapun yang dilakukan polisi sebagai bentuk koreksi dan peran pengawasan.
“Yang benar, Kapolri harus melarang polisi bersikap arogan dalam melaksanakan tugas,” kata Bintang dalam pesan singkat kepada sejumlah awak media, Selasa (6/4).
Ia berharap awak serta organisasi media mengklarifikasi telegram tersebut kepada kepolisian demi mencegah salah penafsiran oleh petugas di lapangan. Apalagi UU Pers saat ini tak bisa ditafsirkan oleh eksekutif lantaran tak ada aturan teknis di bawahnya.
“Beda dengan UU Pers sebelumnya yaitu UU Pokok Pers yang tafsirnya sekehendak penguasa,” kata Ilham.
Sebelumnya Sigit menerbitkan Telegram nomor 750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang memerintahkan seluruh humas kepolisian melarang media menyiarkan sejumlah hal.
Dalam poin pertama, media tak boleh menyiarkan upaya kekerasan dan arogansi serta diimbau menayangkan kegiatan polisi yang humanis. Kedua, tidak menyajikan rekaman interogasi dan penyidikan terhadap tersangka.
