Satgas Covid-19 Minta Seluruh Pejabat Kompak Melarang Mudik
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta para pejabat untuk menyatukan narasi dalam melarang mudik Lebaran. Hal ini lantaran keputusan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat demi mencegah penularan Covid-19.
Doni juga meminta seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi larangan mudik itu. Bila mudik diperbolehkan, kasus Covid-19 dikhawatirkan melonjak seperti tahun lalu hingga 93 persen. Bahkan, kasus kematian akibat virus corona juga ikut meningkat.
"Narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi," kata Doni usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (3/5).
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal serta mendengarkan masukan dari sejumlah pihak. Namun meski mudik dilarang, masih ada 7 persen penduduk yang ingin mudik. Tak hanya itu, sejumlah pemudik berangkat lebih awal sebelum Ramadan tiba.
Akibatnya, kasus Covid-19 mulai mengalami peningkatan, baik pada kasus aktif dan kasus kematian. Sementara, angka kesembuhan virus corona mulai menurun di beberapa wilayah.
Untuk itu, Doni meminta para pejabat daerah untuk melakukan evaluasi sedini mungkin. Dia khawatir bila penanganan terlambat, kasus corona akan melonjak tidak terkontrol.
Kondisi tersebut pernah terjadi di Jakarta usai pelonggaran liburan pada September dan Oktober 2020. Saat itu, rumah sakit Wisma Atlet juga melebihi kapasitas sehingga ambulans harus mengantre. "Pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali," ujar dia.
