Satgas Covid-19 Minta Seluruh Pejabat Kompak Melarang Mudik
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta para pejabat untuk menyatukan narasi dalam melarang mudik Lebaran. Hal ini lantaran keputusan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat demi mencegah penularan Covid-19.
Doni juga meminta seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi larangan mudik itu. Bila mudik diperbolehkan, kasus Covid-19 dikhawatirkan melonjak seperti tahun lalu hingga 93 persen. Bahkan, kasus kematian akibat virus corona juga ikut meningkat.
"Narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi," kata Doni usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (3/5).
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal serta mendengarkan masukan dari sejumlah pihak. Namun meski mudik dilarang, masih ada 7 persen penduduk yang ingin mudik. Tak hanya itu, sejumlah pemudik berangkat lebih awal sebelum Ramadan tiba.
Akibatnya, kasus Covid-19 mulai mengalami peningkatan, baik pada kasus aktif dan kasus kematian. Sementara, angka kesembuhan virus corona mulai menurun di beberapa wilayah.
Untuk itu, Doni meminta para pejabat daerah untuk melakukan evaluasi sedini mungkin. Dia khawatir bila penanganan terlambat, kasus corona akan melonjak tidak terkontrol.
Kondisi tersebut pernah terjadi di Jakarta usai pelonggaran liburan pada September dan Oktober 2020. Saat itu, rumah sakit Wisma Atlet juga melebihi kapasitas sehingga ambulans harus mengantre. "Pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali," ujar dia.
Dari sejumlah pemberitaan beberapa kepala daerah masih memperbolehkan warganya mudik. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Gubernur Riau Syamsuar.
Baik Ganjar maupun Syamsuar membolehkan pulang kampung sebelum 6 Mei, padahal Satgas telah menerbitkan edaran yang memperketat perjalanan mudik pada 22 April sampai 5 Mei dan 18 Mei sampai 24 Mei.
Meski begitu, sejumlah pemudik dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencuri start untuk pulang kampung. Di antara warga yang pulang kampung itu terpantau menggunakan angkutan darat.
Penumpang bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pada empat terminal yang berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) cenderung meningkat pada bulan April 2021. Terminal tersebut adalah Terminal Jatijajar, Depok; Terimal Baranangsiang, Bogor; Terminal Poris Plawad, Tangerang dan Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan.
Kepala BPTJ Polana B. Pramesti menyampaikan bahwa sejak bulan Januari sampai Maret, terminal Jatijajar memberangkatkan 324 penumpang AKAP, namun pada bulan April jumlahnya naik menjadi 501 penumpang. “Dengan demikian kenaikan penumpang yang berangkat melalui Terminal Jatijajar tercatat kurang lebih sebesar 54,7 persen,” kata Polana.
Sedangkan, di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan, jumlah penumpang bus AKAP pada April 2021 naik 62,7 persen dibandingkan periode Januari-Maret. Kemudian, jumlah penumpang di Terminal Baranangsiang, Bogor naik 3,2 persen dari rata-rata 203 orang per hari pada Januari-Maret menjadi 209 orang per hari pada April 2021.
