Kemenhan Usut Bocornya Dokumen Perpres Pengadaan Alutsista Rp 1.750 T
Kementerian Pertahanan akan mengusut pihak yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan TNI.
Mereka menyatakan dokumen perencanaan tersebut adalah bagian dari rahasia negara sehingga penyebarnya akan dicari. Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak juga menambahkan bahwa rancangan Perpres tersebut belum final.
Dalam rancangan Perpres tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyiapkan anggaran belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) senilai US$ 124,9 miliar atau setara Rp 1.750 triliun hingga 2024 mendatang.
Pembiayaan pengadaan peralatan tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman luar negeri. Anggaran tersebut terdiri dari US$ 79 miliar untuk pengadaan senjata, pembayaran bunga US$ 13,3 miliar, dan dana pemeliharaan US$ 32,2 miliar.
“Kami sesalkan ada pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut alat politik untuk mengembangkan kebencian dan gossip dengan nuansa kecemburuan politik,” kata Dahnil, Senin (31/5).
Dahnil mengatakan dokumen tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo bahwa harus ada kejelasan alat pertahanan RI selama lima hingga 25 tahun ke depan. Apalagi saat ini mayoritas alutsista Indonesia berusia tua.
“60 persen alpahankam kita sudah sangat tua, usang, dan memprihatinkan,” kata Dahnil.
Dia juga menjelaskan bahwa biaya pengadaan tak akan membebani anggaran negara lantaran mengandalkan pinjaman. Adapun utang yang diberikan dalam tenor panjang serta bunga yang kecil.
