Jokowi Tunjuk Luhut Tangani PPKM Darurat di Jawa dan Bali

Kemenko Marves sekaligus memastikan akan adanya PPKM darurat. Supermarket, mal, dan sektor esensial lain akan tetap beroperasi dengan jam yang dipersingkat.
Ameidyo Daud Nasution
29 Juni 2021, 22:17
luhut, jokowi, ppkm, covid
Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitansaat rapat penanganan Covid-19 pada Selasa (1/12). Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut tangani PPKM darurat di Jawa dan Bali.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk wilayah Jawa dan Bali.

Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6). Jodi juga sekaligus mengatakan bahwa pemerintah sedang merancang pengetatan kegiatan dalam PPKM darurat.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Luhut akan mengendalikan jalannya PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan untuk wilayah di luar kedua pulau tersebut akan ditangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk Bapak Presiden Jokowi sebagai koordinator PPKM darurat untuk pulau Jawa dan Bali,” kata Jodi.

Advertisement

 

Jodi juga mengatakan, supermarket, mal, dan sektor esensial lain akan tetap beroperasi dengan jam yang dipersingkat. Dia lalu meminta masyarakat tidak panik dengan adanya pemberitaan yang beredar.

“Agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi bagi yang sehat dan terus waspada,” katanya.

Meski demikian hingga saat ini ketentuan teknis pelaksanaan PPKM mikro masih simpang siur.Sempat beredar kabar mal dan restoran akan ditutup untuk sementara. Namun berseliweran pula informasi bahwa pusat perbelanjaan dan rumah makan tetap beroperasi dengan perubahan jam.

Sempat pula beredar kabar ketentuan work from home (WFH) juga akan diberlakukan 100 persen. Namun setelahnya muncul pula informasi WFH tetap 75% dengan penambahan di zona oranye.

"Hari ini sedang dibahas kebijakannya," kata seorang sumber Katadata.co.id, Selasa (29/6).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mewajibkan penumpang pesawat terbang untuk melakukan pemeriksaan tes Real Time Polymerase Chain Reaction (RT PCR). Meski demikian, seluruh rencana tersebut masih dibahas hari ini salah satunya dengan para pelaku ekonomi.

"Sedang dirapatkan di pokja (kelompok kerja), masih drafting," kata Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait