Menkes Budi Libatkan BPKP untuk Audit Distribusi Vaksin Covid-19
Kementerian Kesehatan akan mengaudit distribusi serta pengelolaan stok vaksin Covid-19 untuk mencegah penyimpangan pada sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenisnya. Mereka akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit berkala.
Tak hanya itu, Kemenkes juga akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta TNI dan Polri untuk memantau alur distribusi vaksin di kabupaten dan kota.
“Jadi kalau ada sesuatu yang perlu diintervensi bisa dilakukan segera,: kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan yang ditulis pada Selasa (10/8).
Kemenkes juga telah menyiapkan aplikasi Bernama SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yang akan memantau alur vaksin. Platform ini akan memastikan data pusat dan daerah dalam pengelolaan vaksin sama.
Budi lalu meminta daerah bisa memanfaatkan platform tersebut untuk mmperbarui data ketersediaan vaksin secara berkala. Data ini nantinya akan jadi acuan pusat untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah.
“Makanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” kata Budi.
Sedangkan Pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta vaksinasi secara bertahap. Vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah dengan penularan dan kematian pasien corona tinggi.
Budi mengatakan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah dengan target sebanyak 1,2 juta per hari, olisi sebanyak 600 ribu per hari, TNI yakni 500 ribu per hari, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2,5 juta dosis per hari.
