Menkes Budi Libatkan BPKP untuk Audit Distribusi Vaksin Covid-19

Kemenkes juga akan melibatkan Kemendagri, TNI dan Polri untuk memantau alur distribusi vaksin Covid-19 di kabupaten dan kota.
Ameidyo Daud Nasution
10 Agustus 2021, 16:02
vaksin, covid, menkes, bpkp
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.
Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga Kebon Kacang melalui layanan mobil vaksin COVID-19 keliling di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling sebagai usaha jemput bola yang bertujuan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses vaksinasi dengan cepat dan mudah. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Kementerian Kesehatan akan mengaudit distribusi serta pengelolaan stok vaksin Covid-19 untuk mencegah penyimpangan pada sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenisnya. Mereka akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit berkala.

Tak hanya itu, Kemenkes juga akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta TNI dan Polri untuk memantau alur distribusi vaksin di kabupaten dan kota.

“Jadi kalau ada sesuatu yang perlu diintervensi bisa dilakukan segera,: kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan yang ditulis pada Selasa (10/8).

Kemenkes juga telah menyiapkan aplikasi Bernama SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) yang akan memantau alur vaksin. Platform ini akan memastikan data pusat dan daerah dalam pengelolaan vaksin sama.

Advertisement

Budi lalu meminta daerah bisa memanfaatkan platform tersebut untuk mmperbarui data ketersediaan vaksin secara berkala. Data ini nantinya akan jadi acuan pusat untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah.

“Makanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” kata Budi.

Sedangkan Pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta vaksinasi secara bertahap. Vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah dengan penularan dan kematian pasien corona tinggi.

Budi mengatakan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah dengan target sebanyak 1,2 juta per hari, olisi sebanyak 600 ribu per hari, TNI yakni 500 ribu per hari, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2,5 juta dosis per hari.

Budi lalu berharap seluruh institusi tersebut mampu bekerja sama dengan baik agar target dua juta vaksinasi per hari tercapai. “Koordinasi penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi vaksinatornya,” katanya.

Kementerian Kesehatan menyatakan stok vaksin Covid-19 yang tersedia di pusat mampu untuk memenuhi permintaan daerah. Meski demikian, mereka meminta masyarakat paham bahwa vaksin akan dikirim ke wilayahnya secara bertahap.

Hal ini disampaikan merespons adanya kabar kekosongan pasokan vaksin di daerah. Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan masalah tersebut sempat terjadi lantaran daerah belum memperbarui data stok vaksin.

Meski demikian, masalah ini sudah diperbaiki dan jutaan dosis vaksin akan dikirim ke daerah. “Pekan ketiga itu tiga juta vaksin dosis kedua, dan pekan keempat ada enam juta. Nanti akan kami kirim lagi enam juta,” kata Nadia, Kamis (5/8) dikutip dari Antara.

Kekosongan stok vaksin memang sempat terjadi di sejumlah daerah pada pekan lalu, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Surabaya bahkan belum bisa menggelar vaksinasi kedua kepada masyarakat karena tak ada pasokan.

“Stoknya habis, kami masih menunggu dari pusat,” kata Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita, Selasa (3/8).

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait