Kubu Moeldoko Kalah Lagi di PTUN, Demokrat Pimpinan AHY Tetap Sah

Gugatan yang diajukan Moeldoko dan Jhonny Allen pada November lalu juga telah kandas di PTUN.
Image title
24 Desember 2021, 11:47
moeldoko, demokrat, ahy
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menolak gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Ini berarti kubu Agus Harimurti Yudhoyono tetap dianggap sebagai Demokrat yang sah. 

Berdasarkan laman e-court Mahkamah Agung, perkara bernomor 154/G/2021/PTUN-JKT menyatakan gugatan para penggugat yakni yakni, Ajrin Duwila, Yosef Benediktus Badeoda dan Hasyim Husein tidak diterima. Kemudian dalam penundaan dinyatakan permohonan para penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa I dan II ditolak.

Kubu Moeldoko melayangkan gugatan terhadap Menkumham Yasonna Laoly mengenai pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diwakili Ajrin dan dua rekannya, mereka meminta Yasonna untuk menunda dua Surat Keputusan (SK) Menkumham.

Dua SK dari Menkumham adalah Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD/ART). Kedua, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025.

Advertisement

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob mengatakan upaya kudeta Partai Demokrat menjadi perhatian publik sejak Moeldoko cs mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Menurutnya, tingkah laku kubu mantan Panglima TNI itu merupakan bentuk abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam demokrasi indonesia.

"Putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia," ujar Mehbob dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (24/12).

Lebih lanjut, Mehbob mengatakan gugatan ditolak karena PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai meski objek gugatannya adalah SK Menteri. Hal tersebut telah diatur dalam 32 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 yang menjelaskan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan Mahkamah Partai.

KONFERENSI PERS KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT
KONFERENSI PERS KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.)

 

Mehbob mengatakan putusan PTUN semakin menguatkan SK Menkumham yang mengesahkan DPP Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemudian putusan ini juga menguatkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah sah dari hasil Kongres V.

"Sehingga dengan adanya keputusan ini makin memperkokoh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Mehbob.

Sebelumnya, pada 23 November lalu PTUN telah menolak gugatan nomor 150/G/2021/PTUN-JKT yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun. Gugatan ditolak karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. 

Mahkamah Agung (MA) juga telah menolak permohonan kubu Moeldoko untuk melakukan uji materi AD/ART Partai Demokrat yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum pada 9 November lalu.

Dalam perkara bernomor 39 P/HUM/2021 tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa mereka tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan. "Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima," bunyi keputusan yang dikutip dari situs Kepaniteraan MA, Selasa (9/11).

 

 

Reporter: Nuhansa Mikrefin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait