Bertemu BEM UI, Luhut Tolak Bongkar Big Data Pendukung Tiga Periode
Isu penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus memanas beberapa hari belakangan. Bahkan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia sampai meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membongkar data soal dukungan penundaan pemilu.
BEM UI menemui Luhut yang menjadi pembicara di Balai Sidang UI Kampus Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4). Saat acara dimulai, para angota BEM UI menyampaikan protes di luar ruangan.
Usai acara Luhut lalu menyambangi para mahasiswa yang protes. Ia lalu ditodong untuk membuka big data yang disebut-sebut menunjukkan keinginan masyarakat menunda pemilu.
Meski demikian, Luhut enggan membongkar dari mana data tersebut berasal. "Kamu tidak berhak menuntut saya (membuka data) karena saya punya hak untuk itu," kata Luhut seperti disiarkan oleh Kompas TV, Selasa (12/4).
Mahasiswa yang mendengar hal tersebut tak puas dan menyebut Luhut otoriter. Namun mantan Menko Polhukam itu langsung menyanggah tudingan BEM UI. "Kalau saya otoriter saya tidak akan datang ke kamu," katanya.
BEM perlu mengetahui persoalan ini lantaran Luhut merupakan pejabat publik dan perlu mempertanggungjawabkan big data tersebut kepada masyarakat. "Karena ini narasi dari pejabat publik seolah mengizinkan tiga periode," ujar salah seorang anggota BEM UI.
Luhut menjawab bahwa Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Pemilu akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Ia lalu meminta para mahasiswa tidak lagi berasumsi ada penundaan.
"Kalian jangan emosional. Saya mau bilang silahkan (kita) beda pendapat," katanya.
Adapun Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo mengatakan demonstrasi digelar sebagai protes terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu mereka juga berunjuk rasa atas Statuta UI yang saat ini masih bermasalah.
"Aksi ini bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya demokrasi di UI dan Indonesia," kata Bayu.
Sedangkan Jokowi pekan lalu telah meminta para menteri tak lagi menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan hingga penundaan Pemilihan umum 2024. Jokowi memerintahkan para pembantunya fokus bekerja menghadapi kesulitan masyarakat saat ini.
