Misi dan Kepentingan Jokowi di Balik Upaya Damaikan Ukraina dan Rusia
Presiden Joko Widodo akan berangkat ke Rusia dan Ukraina pada pekan ini. Jokowi menyatakan kedatangannya ke dua negara yang tengah berkonflik tersebut merupakan misi perdamaian.
Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai kedatangan Presiden Jokowi tidak memiliki agenda khusus kecuali perdamaian. Hikmahanto juga mengatakan bahwa peran tersebut cocok dilakoni Indonesia dan bukan negara yang berpihak kepada Rusia dan Ukraina.
"Justru Amerika Serikat kalau datang (ke Ukraina) memberikan uang, untuk melawan Rusia. Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris) juga seperti itu. Tidak seperti Indonesia.” kata Hikmahanto saat dihubungi oleh Katadata.co.id pada 27/6.
Sebelum berkunjung ke Ukraina dan Rusia, Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Jerman. Hikmahanto berharap pertemuan tersebut bisa dijadikan Jokowi untuk meminta jaminan kepada negara-negara tersebut bahwa Ukraina tak ingin menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya tak akan memaksakan diri untuk bergabung dengan NATO. Modal ini bisa dibawa Jokowi untuk berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin agar gencatan senjata dapat dilakukan.
Di sisi lain, Jokowi diminta untuk meminta jaminan Zelensky agar tak menyerang warga yang ada di perbatasan Rusia. Ini lantaran Putin kerap menjadikan perlindungan warga berbahasa Rusia yang berada di Ukraina Timur sebagai alasan menyerang balik.
"Dia (Presiden) harus mengatakan (kepada Putin) bahwa saya sudah dapat jaminan dari negara-negara NATO maupun Ukraina agar gencatan senjata dilakukan," katanya.
