Jokowi Panggil Kepala BSSN ke Istana, Bahas Hacker Bjorka?
Peretas (hacker) Bjorka mengklaim telah mencuri data Presiden Joko Widodo. Di tengah-tengah masalah tersebut, Jokowi memanggil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian ke Istana Kepresidenan Jakarta.
“(Agenda) rapat,” kata Hinsa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
Meski begitu, ia mengaku tak mengetahui pembahasan pertemuan tersebut. “Belum tahu,” kata Hinsa.
Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Jokowi. Itu termasuk surat dari Badan Intelijen Negara dengan label rahasia.
Namun, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet. "Nanti Sekretariat Negara menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).
Heru mengatakan, informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari BIN dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi yang bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong. Hal tersebut disebutnya melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi "SIM Card Prabayar" dan data milik salah satu provider telekomunikasi.
Selain itu, Bjorka menyebut bahwa dirinya memiliki 26.730.797 data histori pencarian (browsing) pelanggan IndiHome. Data ini termasuk di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, nomor ponsel, kata kunci, domain, platform, dan URL.
Data yang dijual di breached.to tersebut diklaim berasal dari periode Agustus 2018 hingga November 2019. Yang terbaru, Bjorka menjual 105 juta data diduga dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau terkait pemilu.
Sementara, pakar keamanan siber menyebut peristiwa peretasan data seperti yang dilakukan oleh Bjorka akan terus berulang menimpa lembaga pemerintah. Chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Prasadha mengatakan political will dalam membangun fondasi siber di Indonesia belum terarah.
“Di Indonesia belum ada UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak ada upaya memaksa dari negara kepada peneyelenggara sistem elekntronik (PSE) untuk bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola dengan maksimal,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (11/9).
