Buruh Kaitkan Isu PHK dengan Aturan Baru Upah, Pengusaha Meradang
Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menimpa beberapa sektor industri. Meski demikian, buruh heran kabar tersebut tiba-tiba muncul menjelang pergantian tahun.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mempertanyakan mengapa isu PHK muncul saat Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan Peraturan Menteri Ketanagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.
Aturan yang mengatur formulasi pengupahan ini sebelumnya telah ditolak pengusaha. Mereka bahkan telah mengajukan gugatan terkait aturan formula kenaikan upah yang diatur dalam payung hukum tersebut.
"Sepertinya kalau tidak ada Permenaker itu tidak ada isu-isu ini," kata Mirah kepada Katadata.co.id, Kamis (23/12).
Permenaker ini mengatur formulasi kenaikan upah minimum dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga koefisien tertentu. Pengusaha menganggap perhitungan tersebut membebani mereka.
"Karena tanpa (Permenaker) itu, akan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021," kata Mirah.
Buruh sebelumnya menolak jika formulasi kenaikan upah berlandaskan PP 36. Ini karena aturan tersebut membuka ruang batas atas dan bawah dari penyesuaian gaji.
Mirah juga mengakui ada perusahaan tekstil yang melakukan PHK kepada pekerjanya. Namun menurutnya, situasi itu tak mengerikan seperti kabar yang beredar.
Ia malah mendengar ada perusahaan yang merekrut kembali pekerja, namun dengan sistem harian, kontrak, hingga alih daya (outsource). "Ini akibat Undang-Undang Cipta Kerja," katanya.
Bantahan Pengusaha
Asosiasi Pengusaha dan Industri atau Apindo menyesalkan pernyataan buruh. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit mengatakan, pernyataan yang dilontarkan oleh para serikat buruh dapat menyesatkan masyarakat.
