Mahfud Tolak Ajakan PKS Jadi Cawapres Anies Baswedan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menolak ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mahfud menilai kepesertaannya akan memecahkan Koalisi Perubahan.
Partai politik anggota Koalisi Perubahan adalah PKS, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat. Koalisi Perubahan juga bersiap mendukung Anies yang telah diusung Partai Nasdem.
"Saya bilang ke Ketua PKS untuk jaga koalisi. Kalau saya ke dalam, nanti koalisi pecah karena ada yang tidak setuju," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Senin (5/6).
Selain itu, Mahfud beralasan tidak mendukung Anies menjadi calon presiden pada tahun depan. Oleh karena itu, ia mendorong calon wakil presiden Anies merupakan kader dari partai politik anggota Koalisi Perubahan.
Mahfud juga berharap Koalisi Perubahan tak bubar agar demokrasi tetap hidup. Secara khusus, ia meminta PKS untuk menjaga koalisi tidak bubar.
Ia juga berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Makanya Mahfud meminta Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk melaporkan pihak yang ingin memecah belah Koalisi Perubahan.
"Jangan dituduh mau gagalkan Pemilu 2024. Saya yang jaga agar pemilunya jadi," kata Mahfud.
Tak hanya itu, Mahfud berharap Syaikhu memberikan tugas yang sama kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal tersebut disampaikan lantaran Denny kerap menuding pemerintah ingin menjegal Anies menjadi presiden.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan Anies Baswedan telah mengantongi satu nama calon wakil presiden. Nama tersebut telah dibahas dan ditetapkan dalam tim delapan.
Willy tidak mengatakan apakah kandidat cawapres yang mendampingi Anies berasal dari internal koalisi atau dari luar koalisi. Sementara itu, Anies Baswedan menegaskan proses penggodokan cawapres sudah berjalan.
"Paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023 di Gelora Bung Karno (GBK)," katanya beberapa waktu lalu.
