Luhut Sebut AS Coba Ganjal Ekspor Produk Nikel Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengatakan ada beberapa kebijakan di Amerika Serikat yang menyulitkan pengapalan produk pengolahan nikel ke Negeri Paman Sam. Walau demikian, pemerintah tak mau didikte AS.
Proses negosiasi dengan Amerika Serikat terkait implementasi larangan ekspor nikel dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019. AS akhirnya menyetujui aturan tersebut setelah pemerintah mengambil langkah.
"Negara seperti Indonesia tidak bisa diatur negara maju. Jadi saya katakan, kalau tidak setuju, kami buka 99% ekspor bijih nikel ke Cina," kata Luhut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Jumat (9/6).
Akan tetapi, Luhut mengamati masih ada satu kebijakan yang akan menghalangi ekspor produk olahan bijih nikel ke Amerika Serikat. Kebijakan yang dimaksud adalah Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA.
Aturan ini membuat mobil elektrik atau EV yang dibuat di Amerika Serikat mendapatkan subsidi dan insentif fiskal hingga US$ 7.000 atau sekitar Rp 104 juta per unit. Dengan demikian, daya saing baterai dari Indonesia akan rendah di pasar Amerika Serikat.
Luhut menjelaskan aturan tersebut akan sangat berdampak kepada produksi baterai EV di dalam negeri. Pasalnya, mayoritas teknologi produksi yang digunakan berasal dari Cina.
Namun ia mengimbau pelaku industri untuk tidak terlalu khawatir terkait hal tersebut. Pasalnya, teknologi produksi baterai EV dari Cina lebih maju hingga 7 tahun dibandingkan teknologi AS.
"Cina memberikan teknologi itu pada kita. Sekaran kita proses bijih nikel di dalam negeri," kata Luhut.
