Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, menjadi sorotan publik usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Ketua Ombudsman Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola tambang nikel oleh Kejaksaan Agung dan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari.
Keputusan pemerintah merevisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel dan bauksit dinilai menjadi katalis positif bagi perusahaan tambang, terutama produsen bijih nikel.
Sejumlah saham emiten tambang nikel menguat pada perdagangan sesi kedua secara intraday. Kenaikan ini terjadi usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merilis aturan baru penjualan komoditas mineral.
Aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 itu ditujukan bagi badan usaha, jasa penunjang, dan asosiasi komoditas nikel dan bauksit.
Kementerian ESDM menargetkan seluruh RKAB perusahaan batu bara dan nikel untuk tahun ini disetujui paling lambat akhir Maret 2026, dengan menggenjot proses evaluasi bersama pelaku usaha.
Analis melihat sejumlah saham di sektor komoditas seperti emas, nikel, hingga timah dapat menjadi pilihan investasi di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian saat ini.
Tahun ini total kebutuhan nikel untuk smelter berkisar 340-350 juta ton tetapi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota RKAB nikel menjadi 250-270 juta ton.
PT Harita Jayaraya melepas sebagian kepemilikan sahamnya di emiten nikel PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Jumlah saham yang dilepas mencapai hampir 1 miliar saham.
Hilirisasi nikel mendorong transisi energi dan Pekerjaan Hijau, namun sifat industri yang padat modal membuat penyerapan tenaga kerjanya masih terbatas dibanding sektor lain.