Menkop UKM Usulkan Koperasi Diawasi OJK dan Dijamin LPS dalam RUU PPSK
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengusulkan agar pengawasan usaha simpan pinjam koperasi diatur dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Nantinya, koperasi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan simpanan masyarakat bisa memperoleh penjaminan dari Lembaga penjamin Simpanan (LPS). Ini berarti simpanan di koperasi simpan pinjam akan dianggap seperti simpanan perbankan.
"Kami mengusulkan nanti dalam OJK dibentuk kompartemen khusus mengenai usaha simpan pinjam koperasi," kata Teten dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/11).
Usulan Teten itu sebetulnya sudah masuk di dalam RUU PPSK usulan DPR. Dewan sebelumnya telah menyisipkan beberapa pasal revisi UU Koperasi yang lama.
Salah satunya pasal 44A yang berbunyi, kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi yang sudah memperoleh izin dari OJK. Koperasi yang dimaksud baik yang berbentuk koperasi primer maupun sekunder.
Pembinaan dan pengawasan koperasi akan di bawah OJK. Namun OJK nantinya hanya mengawasi koperasi yang termasuk skala usaha menengah dan besar, sementara skala kecil akan didelegasikan kepada instansi pemerintah pusat atau daerah yang berwenang.
Dalam RUU usulan DPR itu, OJK juga bisa mencabut izin koperasi berskala menengah besar yang mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya.
Selain soal pengawasan, Teten juga mengusulkan adanya penjaminan terhadap simpanan masyarakat di koperasi. "Kami mengusulkan agar simpanan anggota juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujarnya.
