Berita Koperasi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Idealnya, koperasi dibentuk dari bawah, berdasarkan kesadaran masyarakat. Bukan diintervensi dari pemerintah.

Pada era 1990-an, Sumitro berulang kali bicara soal gagasan pembentukan lembaga investasi untuk pengembangan koperasi dan usaha kecil. Mimpi besarnya menciptakan kekuatan tandingan bagi konglomerat.

Keprihatinan Sumitro terhadap kondisi petani kecil yang kerap terjerat utang kepada para tengkulak dan pedagang besar menjadi salah satu pemicu konsep koperasi rakyat.

Koperasi Desa Merah Putih, sebagai bagian dari inisiatif Kemenkop ditargetkan untuk menciptakan sekitar 1,12 juta lapangan kerja baru.

Kemenkop tengah mengkaji sumber pendanaan multifaset hingga Rp 400 triliun untuk mendukung operasional 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang baru.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan rencana pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dengan investasi Rp 400 triliun.

Pemerintah Indonesia berencana membentuk 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran Rp 400 triliun, sebagai langkah mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih untuk mengurangi kemiskinan dan jerat rentenir di desa, dengan fasilitas lengkap mulai dari gerai hingga simpan pinjam.

Pembangunan satu Kopdes Merah Putih akan menelan anggaran Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar yang akan menggunakan alokasi dana desa.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan sekitar 20 koperasi mengajukan izin untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar koperasi diizinkan mengelola sumur minyak idle untuk mendukung swasembada energi nasional.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kementeriannya akan mengeluarkan regulasi khusus terkait pengelolaan pertambangan untuk koperasi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ingin pemberian izin usaha pertambangan dikuasakan kepada UKM lokal, bukan yang berbasis di Jakarta, guna mendukung pemerataan ekonomi.

Partai Nasdem menggelar focus group discussion (diskusi kelompok terpumpun) membahas tentang Rapat Undang-undang Koperasi atau RUU Koperasi.

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan tren positif penerimaan PPh pada 2025, sejalan dengan kebijakan baru yang diterbitkan dalam Perpres 201 Tahun 2024.