Kami Upayakan Vaksinasi Covid-19 Tanpa Melihat Merek
Pemerintah telah menyiapkan vaksinasi Covid-19 usai izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi izin tersebut akan selesai dalam satu hingga dua pekan mendatang.
Kemenkes juga telah menyiapkan distribusi vaksin ke seluruh pelosok Indonesia. Imunisasi rencaananya akan dilakukan pada pekan ketiga Januari 2021.
"Harapannya minggu ketiga ketiga Januari bisa kick off," kata juru bicara vaksinasi nasional Covid-19 dr Siti Nadia Tarmizi dalam wawacara khusus dengan Katadata.co.id, beberapa hari lalu.
Bahkan Siti meminta masyarakat percaya dengan efektivitas virus corona. Dia juga yakin bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan standar aman vaksinasi. Berikut petikan wawancara perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular dan Zoonotik Kemenkes itu dengan Ameidyo Daud dan Ivan Jonathan dari Katadata.co.id beberapa waktu lalu:
Bagaimana tahapan vaksinasi awal tahun ini ?
Tetap pada rencana yang disampaikan. Jadi kami menunggu hasil laporan interim dari uji klinis tahap tiga yang akan dikeluarkan Unpad. Tapi saya belum tahu apakah informasinya secara terbuka ke publik atau hanya laporan interim dari tim Unpad kepada Sinovac. Yang pasti kita tetap mengawal kapan izin emergency use of authorizationnya keluar.
Dari pemantauan Kemenkes, kapan kira-kira izin darurat keluar ?
Harapannya minggu ketiga (Januari) sudah benar-benar terealisasi sehingga kami bisa melakukan kick off untuk vaksinasi Covid-19 ini. Termasuk juga terkait kehalalan yang akan disampaikan atau dikeluarkan oleh MUI.
Seperti apa tahapan yang berlangsung di BPOM ?
BPOM melakukan kajian bukan hanya berdasarkan data yang didapatkan dari hasil uji klinis di Unpad tetapi juga meminta berbagai data terkait izin Sinovac di negara-negara lain seperti Turki dan Uni Emirat Arab.
Berapa sasaran awal vaksin ini ?
Fase pertama itu untuk tenaga kesehatan sebanyak 1,3 juta sasaran.
Kapan vaksinasi dilakukan kepada masyarakat umum ?
Kalau petugas publik itu Januari sampai April, total lebih dari lima juta. Yang pasti Januari ini kita akan mulai dengan 1,3 juta vaksin Sinovac yang sudah datang dan rencana 1,8 juta ini di awal Januari.
Ini untuk tenaga kesehatan di 34 Provinsi ?
Iya… dan kami akan mulai memberikan pelayanan publik dan lansia, karena (izin) untuk lansia itu masih menunggu dari hasil dari BPOM untuk penggunaannya.
Berarti vaksinasi untuk lansia tak hanya harus menggunakan izin darurat saja ?
Iya, dan untuk lansia ada rekomendasi dari ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) untuk penggunaannya.
Lalu kapan rencana vaksinasi untuk masyarakat biasa ?
Kalau kami bicara pelayan publik itu kan masyarakat juga kan sebenarnya. Maka kami juga mengutamakan dulu, contohnya seperti imam masjid, itu kan juga masyarakat sebenarnya. Selain itu pendeta, pastur, polisi, TNI, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, pengelola pesantren, guru, tenaga pendidik, itu juga kami golongkan semuanya sebagai masyarakat. Tapi kalau misalnya karyawan, pekerja di pabrik itu kan mereka lebih tertutup, tidak memberikan pelayanan publik. Artinya interaksi dengan masyarakat umum kan jauh lebih sedikit, jadi mereka nanti akan menunggu ketersediaan vaksin berikutnya.
Setelah itu baru masyarakat menjalani vaksinasi setelah April 2021 ?
Betul
Kalau pemerintah mengejar herd immunity mengapa tak semua penduduk divaksin ?
Karena kami tahu untuk menciptakan kekebalan kelompok tidak harus 100% penduduk divaksinasi untuk membentuk proteksi kelompok. Proteksi kelompok ini yang nantinya akan menjadi pelindung bagi populasi lain yang tidak mendapat vaksinasi. Ini karena virusnya sudah dikalahkan oleh kekebalan kelompok tadi sehingga tidak menginfeksi orang lain.
Seberapa besar potensi masyarakat yang tak menjalani vaksinasi terkena Covid-19 ?
Kalau imunisasi kan prinsipnya untuk memutuskan rantai penularan di dalam masyarakat serendah-rendahnya dengan menciptakan kekebalan kelompok. Jadi, kalau nanti kekebalan ini muncul, tentunya penyakitnya menjadi hilang dengan sendirinya. Tapi masih memungkinkan orang lain terinfeksi. Makanya walau sudah imunisasi, harus tetap 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Ini harus dipahami juga karena ada faktor manusia yang harus diberi kekebalan. Sedangkan dari sisi lingkungan, ada kekebalan kelompok yang membentengi manusia dan kelompoknya. Dengan kombinasi itu penyakit bisa dicegah dan bisa dikendalikan.
Dengan sasaran 181 juta, apakah sisa masyarakat yang lain akan aman dari corona ?
Aman, contohnya imunisasi cacar atau polio pada bayi, kan tidak 100 persen semua bayi imunisasi. Tetapi dengan mencapai angka minimal diharapkan sudah membentuk herd imunity itu yang kita kejar. Makanya 181 juta ini harus kita kejar untuk partisipasi masyarakatnya tinggi, untuk melindungi sisa yang 80 juta. Kalau penduduk kita 260 juta berarti tinggal 80 juta lagi yang belum tervaksinasi, atau tidak mungkin dilakukan vaksinasi.
Selain Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Moderna, pemerintah mencari vaksin dari mana lagi ?
Salah satu di antaranya GAVI karena itu aliansi. Tapi yang sudah pasti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, atau Covac.
Tapi bagaimana soal efikasinya ? Apalagi hasil tiap vaksin Covid-19 berbeda-beda ?
Pengertian efikasi itu adalah risiko untuk seseorang menjadi sakit kalau mendapatkan vaksin. Jadi WHO merekomendasikan minimal efikasi 50%. Kalau sudah mencapai itu dianggap baik karena masih ada kesempatan setengah penduduk untuk tak menjadi sakit. Jadi kalau efikasinya 80%, itu cukup 75% dari sasaran sudah disuntik maka sudah bisa menimbulkan kekebalan kelompok. Jadi itu hitungan matematikanya seperti itu.
Jadi bisa dikatakan studi Sinovac di negara lain telah memenuhi persyaratan ?
Betul.
Bagaimana progres perkembangan pembelian vaksin Moderna ?
Dengan Moderna kami masih dalam tahap awal negosiasi, kami belum mendapat kepastian, artinya hal-hal yang dinegosiasikan seperti jumlah kemudian harga. Pak Menteri sendiri menyampaikan kita mau harga yang paling murah. Yang kedua, waktu penerimaan yang semakin cepat semakin baik sebisa mungkin di 2021. Jadi faktor-faktor ini yang menjadi concern mendatangkan vaksin ini. Negosiasi ini dilakukan oleh Bio Farma, Kementerian BUMN beserta Kemenlu. Jadi Kemenkes akan mendapatkan kabar ini dari (instansi) yang lain.
Bagaimana progres pengadaan vaksin Sinopharm dan AstraZeneca ?
Negosiasinya belum final dan yang kontrak dengan perusahaan vaksin itu adalah Bio Farma, Menkes hanya memberikan penugasan.
Apakah akan ada perbedaan jenis vaksinasi di masyarakat ?
Jadi kami dalam mengupayakan vaksin Covid-19 ini tidak melihat suatu merek karena pada prinsipnya kalau sudah masuk di daftar WHO berarti sudah direkomendasikan mereka. Yang kedua, sudah memenuhi minimum efikasi dan efektivitasnya. Ini karena WHO dan ITAGI tidak melihat jenis vaksin yang mana untuk siapa. Jadi mana yang lebih dulu datang diberikan untuk yang prioritas. Contohnya nakes, pelayan publik, dan sisanya masyarakat rentan. Jadi tak ada pertimbangan vaksin ini untuk kelompok ini.
Bagaimana efikasi vaksin tersebut ?
Walaupun efikasinya 70 % sampai 98 %, kalau cakupannya 100 % pasti kekebalan kelompoknya akan muncul. Kedua, pertimbangannya Indonesia yang sangat luas dan bervariasi, jadi mencapai seorang penerima vaksin dari usia rentan di daerah itu tidak seperti di Jakarta ini yang harus kami pikirkan. Tidak mungkin seorang tenaga kesehatan memanggul kulkas dingin membawa vaksin (di daerah sulit). Jadi jangan berpikir terlalu banyak bahwa merek A lebih baik dari merek B, karena belum ada studi yang mengatakan itu.
Tapi dari aspek efikasi, apakah hasil studi vaksin Sinovac menunjukkan hal seperti itu ?
Tidak ada kajian ilmiah bahwa Sinovac lebih jelek dari Pfizer. Kita tunggu saja hasil efikasinya, kita tunggu saja hasil efikasinya. Lagipula kalau hasil efikasinya lebih rendah dari Pfizer, apakah artinya tidak baik ? tidak kan. WHO mengatakan minimal 50 persen kok, seperti itu, dan yang kami tuju itu adalah kekebalan kelompok.
Masih ada masyarakat yang tak percaya vaksin, apa yang akan dilakukan pemerintah agar vaksinasi berjalan lancar ?
Kami tidak mengharapkan masyarakat tak percaya di masa pandemi karena tidak ada pilihan lain. Pandemi seperti ini kan artinya kami harus siap siaga, artinya upaya apapun untuk melindungi diri harus kami segerakan. Tapi nantinya sesuai dengan rekomendasi WHO.
Apa strateginya ?
Strategi komunikasi karena keraguan masyarakat perlu dijawab dengan informasi yang benar. Jadi bagaimana pemerintah mengupayakan vaksin ini sebagai salah satu jalan keluar dari pandemi Covid-19. Bahkan pak presiden sendiri sudah menyatakan akan melakukan vaksinasi. Tentunya testimoni tokoh masyarakat akan kami sampaikan setelah izin ini sudah benar-benar dikeluarkan.
Prosesnya sertifikasinya sudah sampai mana ?
Saya rasa prosesnya sama dengan BPOM, waktu mereka (MUI) ke sana (Tiongkok) kan memastikan juga prosesnya, apakah bersinggungan dengan sesuatu yang haram. Kemudian mereka juga sedang mengkaji dokumen yang ada. Jadi kami serahkan ke profesional dan tentunya mengharapkan bahwa bersamaan di Uni Emirat Arab ini tentunya kehalalan ini bisa segera didapatkan.
Berarti sudah tidak ada masalah soal kehalalan ?
Betul
Dengan semua tahapan ini, kapan target herd immunity tercapai ?
Herd imunity itu kan suatu proses ya, diharapkan nanti kalau sudah 100% kekebalan kelompok itu akan terjadi di periode berikutnya. Tapi kan orang yang sudah mendapatkan vaksinasi di awal sudah membentuk kekebalan dalam tubuhnya, dan membentuk kekebalan di kalangan nakes sehingga tidak berisiko untuk tertular dan menularkan penyakit. Setelah itu ditambah lagi pelayanan publik.
Kans farmasi besar lain masuk seperti apa ?
Kemenkes fleksibel untuk menambahkan jenis vaksin yang beredar di Indonesia ini. Semua vaksin bisa menjadi kandidat untuk beredar, tapi takutnya kalau kebanyakan vaksin maka pasca-imunisasinya juga sulit untuk kami kelola.
