Moeldoko Bakal Evaluasi Pengerahan Polisi ke Desa Wadas Purworejo

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp.
Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022). Dalam aksi itu mereka menolak rencana penambangan batuan adesit di Desa Wadas, Purworejo, Jateng.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Maesaroh
9/2/2022, 18.00 WIB

Pengerahan personel polisi dan TNI ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah menuai sorotan. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun akan mengevaluasi keberadaan kepolisian di Desa Wadas tersebut.

"Semua akan dievaluasi," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu (9/2).

Namun, ia tidak menjawab apakah pemerintah pusat akan menarik pasukan aparat dari Wadas.

Moeldoko menilai, peristiwa di Desa Wadas perlu dilihat secara jernih. Hal ini untuk mencegah terjadinya bias dari kondisi yang sesungguhnya.

"Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," ujar dia.

Baca Juga

 Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebutkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas pengepungan warga Desa Wadas.

Isnur mengatakan, pengepungan tersebut terkait dengan pembangunan bendungan Bener di Purworejo yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan demikian, pengepungan itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Rizky Alika