Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat upaya menjadikan Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri perfilman di Asia Tenggara.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Jakarta Film Summit (JFS) dan Jakarta Film Week (JFW) 2026, pengembangan layanan produksi Filming in Jakarta, serta penjajakan kerja sama dengan mitra industri film internasional.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, pengembangan Jakarta sebagai kota sinema membutuhkan ekosistem yang menyeluruh, mulai dari kemudahan produksi, akses pembiayaan dan investasi, hingga pengembangan talenta, distribusi karya, serta perluasan pasar internasional.
Rangkaian kegiatan Jakarta Film Summit dan Jakarta Film Week menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan sineas, investor, rumah produksi, dan mitra internasional. Pada Kamis (22/10), Rano juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Motion Picture Association (MPA) terhadap upaya Jakarta mengembangkan industri perfilman.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Motion Picture Association (MPA) atas kehadiran dan dukungan penuhnya terhadap visi Jakarta untuk mengembangkan industri perfilman dan menjadi pusat perfilman masa depan di kawasan Asia Tenggara,” ujar Rano melalui keterangan resmi, Jumat (23/10).
Jakarta Film Summit Perluas Jejaring Industri
Jakarta Film Summit 2026 berlangsung pada 20-21 Oktober di Park Hyatt Jakarta. Forum ini menghadirkan 40 pembicara dari 10 negara dan mempertemukan lebih dari 500 peserta, termasuk sineas, investor, rumah produksi, serta mitra internasional.
Sejumlah isu yang dibahas meliputi peluang pendanaan, kemudahan perizinan, investasi, produksi film lintas negara, hingga distribusi internasional. Salah satu pembahasannya melibatkan Asian Film Alliance Network (AFAN) terkait pengembangan kerja sama dan pendanaan film.
Saat menutup Jakarta Film Summit pada Rabu (21/10), Rano berharap diskusi yang berlangsung selama forum dapat berlanjut menjadi kerja sama konkret.
“Saya berharap yang kita tutup hanyalah acaranya, bukan percakapannya. Yang berakhir hanyalah pertemuannya, bukan kerja samanya,” ujar Rano.
Sementara itu, Jakarta Film Week 2026 berlangsung hingga 25 Oktober dengan tema ENCOUNTERS. Memasuki penyelenggaraan keenam, festival ini menghadirkan 157 film dari 59 negara, disertai program kompetisi dan pemutaran film, Jakarta Film Fund, Producers Lab, Pitching Forum, Talents Hub, Industry Talk, serta Festival Meeting.
Festival ini juga menghadirkan kelas master, termasuk sesi bersama sineas laga Sammo Hung. Pemprov DKI Jakarta berharap festival tersebut dapat menjadi ruang bagi sineas untuk memperkenalkan karya, memperluas jejaring, dan mengembangkan kapasitas industri perfilman Indonesia.
“Semoga Jakarta Film Week 2026 menjadi ruang tumbuhnya karya dan talenta baru yang membawa perfilman Indonesia semakin diperhitungkan di dunia,” kata Rano.
Filming in Jakarta Permudah Produksi Film
Selain melalui forum dan festival, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan dukungan bagi kegiatan produksi melalui Jakarta Film Commission (JFC) dan layanan Filming in Jakarta. JFC diluncurkan pada 26 Juni 2026 sebagai layanan satu pintu bagi kebutuhan produksi film dan audiovisual.
Melalui Filming in Jakarta, pelaku industri dapat memperoleh fasilitasi pencarian lokasi, koordinasi perizinan, serta akses jejaring dengan pelaku industri. Jakarta Scouting Days juga diperkenalkan untuk membantu sineas dan rumah produksi mengenali lokasi-lokasi yang berpotensi digunakan dalam produksi.
Pemprov DKI Jakarta turut memberikan insentif berupa keringanan pajak hiburan untuk film nasional serta biaya penggunaan aset tertentu milik pemerintah daerah sebagai lokasi produksi. Selain itu, pemerintah daerah memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50% bagi pemutaran film nasional di bioskop Jakarta.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempermudah proses produksi, memperkuat daya tarik Jakarta sebagai lokasi syuting, serta membuka peluang investasi dan aktivitas ekonomi yang terkait dengan industri film.
Jajaki Kolaborasi dengan Busan
Upaya memperluas jejaring internasional juga dilakukan melalui penjajakan kerja sama dengan Busan, Korea Selatan. Pada 7 Oktober 2026, Rano bertemu dengan Wakil Wali Kota Busan Kim Kyung-duk untuk membahas kolaborasi di bidang ekonomi kreatif, perfilman, pendidikan, pertukaran talenta, dan jejaring industri budaya.
Busan memiliki pengalaman dalam pengembangan industri film melalui Busan International Film Festival yang dimulai pada 1996. Kota tersebut juga memperoleh pengakuan UNESCO sebagai Creative City of Film pada 2014.
Dalam pertemuan tersebut, Rano mengusulkan kerja sama antara Jakarta Film Commission dan Busan Film Commission, termasuk peluang bagi rumah produksi Busan untuk melakukan produksi film di Jakarta. Kolaborasi juga dapat mencakup promosi bersama, pertukaran sineas muda, pemutaran film lintas kota, dan perluasan jejaring perfilman Asia melalui Jakarta Film Week dan Busan International Film Festival.
Selain perfilman, kedua kota menjajaki peluang kerja sama di sektor gim, esports, musik, dan seni pertunjukan. Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan program beasiswa bagi warga Jakarta pada 2027 serta membuka peluang kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Busan, termasuk Pusan National University dan Busan Asian Film School.
Melalui pengembangan layanan produksi, insentif, festival, dan kerja sama internasional, Jakarta berupaya membangun ekosistem perfilman yang mampu menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta melahirkan talenta dan karya yang dapat bersaing di pasar global.
Pengamat Tekankan Penguatan Ekosistem Perfilman
Pengamat film Hikmat Darmawan menilai, cita-cita Jakarta menjadi kota sinema tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan produksi dan investasi. Jakarta juga perlu membangun budaya sinema melalui komunitas film, ruang diskusi, pendidikan, festival, serta akses pemutaran film alternatif.
“Kita harus membangun budaya sinema, bukan hanya industrinya,” ujar Hikmat, dikutip dari Katadata. Menurutnya, keberhasilan perfilman tidak semata-mata diukur dari jumlah tiket terjual, tetapi juga dari tumbuhnya apresiasi dan keterlibatan penonton.
Dari sisi penguatan industri, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni menyebut kehadiran Jakarta Film Commission sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Jakarta sebagai lokasi produksi film nasional maupun internasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal saja tidak cukup. Ekosistem perfilman membutuhkan sinergi pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, komunitas, dan dunia pendidikan.
Kedua pandangan tersebut menekankan bahwa pengembangan Jakarta sebagai kota sinema perlu berjalan dari dua sisi yakni memperkuat daya saing produksi sekaligus menumbuhkan budaya sinema di masyarakat.
Kemudahan perizinan, insentif, dan investasi perlu diimbangi dengan pengembangan talenta, ruang apresiasi, serta akses masyarakat terhadap beragam karya film agar ekosistem perfilman dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
