PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit-pembangkit PLN di Tanah Air aman, di tengah fluktuasi harga di pasar internasional dan adanya perang Rusia dan Ukraina.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PLN untuk melakukan transformasi dalam tata kelola energi primer.
Salah satunya, dengan mengubah sistem pengadaan batu bara secara digital dan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, pengadaan batu bara untuk penyediaan listrik kepada masyarakat tetap terjaga.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sesuai arahan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, mekanisme pasokan kebutuhan batu bara sudah dibenahi oleh PLN.
"Ini dilakukan dengan melakukan kontrak jangka panjang dengan monitor kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang terpantau secara digital dan terintegrasi dengan sistem database di Kementerian ESDM sebagai regulator," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Minggu (6/3).
Menurut dia, tingginya harga batu bara akibat gejolak politik internasional sempat dikhawatirkan akan kembali mengganggu pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit-pembangkit yang dioperasikan PLN. Namun berkat langkah PLN mengubah mekanisme sistem pemantauan batu bara dan transformasi berbasis digital, pasokan batu bara kini dalam kondisi aman.
Perubahan sistem kontrak berbasis digital yang dikelola PLN telah mengantisipasi kondisi fluktuatif harga batu bara di pasar internasional. "Rata-rata stok pembangkit sudah di atas 15 hari operasi (HOP),” katanya.
Darmawan mengatakan, kebijakan pemerintah serta dukungan DPR yang tetap mematok harga DMO batu bara sebesar US$ 70 per metric ton (MT) juga sangat membantu PLN untuk mengamankan pasokan batu bara di tengah lonjakan harga.
Secara sistemik, PLN telah melakukan perubahan paradigma dalam memantau dan mengendalikan pasokan batu bara, yang semula berfokus pada pengawasan di titik bongkar atau estimated time of arrival (ETA) menjadi berfokus di titik muat (loading).
Langkah pengawasan tak hanya melalui fisik di lapangan, tetapi juga dengan integrasi sistem pemantauan digital antara sistem PLN dan sistem di Direktorat Jenderal Mineral Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM. Sistem ini memberikan informasi target titik muat yang terintegrasi dengan sistem di Ditjen Minerba yang mencatat realisasi titik muat dari setiap pemasok.
"Kami bersama dengan Kementerian ESDM melakukan enforcement day to day (pengawasan dari hari ke hari) kepada pemasok untuk memastikan setiap pengiriman yang direncanakan dapat di- loading sesuai rencana. Apabila terjadi kegagalan loading, maka sistem terintegrasi antara PLN dan Ditjen Minerba akan langsung mengunci sehingga tidak memungkinkan pemasok tersebut melakukan ekspor," ungkap dia.
PLN juga berkolaborasi dengan para pengusaha kapal melalui INSA (Indonesian National Shipowners Association). Langkah ini dilakukan secara intens untuk memastikan realisasi pasokan batu bara dapat terlaksana dan terkirim sesuai jadwal.