Cegah Konflik, Jokowi Kebut Bangun Infrastruktur di Sekitar Smelter

Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur di luar area kawasan industri hilirisasi mineral  seperti smelter. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fasilitas wilayah yang terletak di luar kawasan industri. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa presiden telah menunjuk Bappenas untuk menyelesaikan masalah ketimpangan infrastruktur di 40 kota yang terletak di sekitar area kawasan industri. Airlangga mengatakan, presiden berpesan agar infrastruktur sosial seperti fasilitas pengelolaan sampah, saluran irigasi hingga layanan pengelolaan air limbah. 

“Arahan pak Presiden, kota-kota di sekitar kawasan industri ini harus diatur tata ruangnya karena infrastruktur di kawasan dan di luar kawasan industri tidak berimbang,” kata Airlangga saat ditemui wartawan setelah agenda Groundbreaking Smelter Bahodopi pada Jumat (10/2).

Selain itu, Airlangga mengatakan presiden juga meminta penerapan mekanisme clustering di sekitar area kawasan industri. Pemerintah melakukan pemetaan lokasi wilayah seperti zona penginapan, restoran hingga fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Airlangga industri bisa didorong bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan studi. Ia pun mengajak para investor smelter di kawasan industri untuk aktif memberikan pelatihan bagi para warga setempat. 

Peningkatan keterampilan bagi penduduk sehingga punya nilai tawar dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di proyek smelter. Airlangga secara khusus menugasi Kementerian Perindustrian untuk membangun Politeknik yang sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja pabrik atau smelter. 

"Hal ini mengurangi kesenjangan antara pemuda yang diluluskan di wilayah ini dengan kebutuhan yang ada di pabrik," kata Airlangga. 

Selain meningkatkan nilai dan daya saing warga lokal, penyaluran akses pendidikan bagi warga setempat dinilai menjadi upaya positif untuk menutup potensi konflik horizontal antara masyarakat dan pekerja asing. Imbauan ini berlaku bagi seluruh investor di wilayah kawasan industri, khususnya bagi pelaku usaha di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. 

"Saya mengimbau agar korporasi mengirim sebanyak-banyaknya warga Morowali untuk ikut pendidikan sehingga bisa bekerja di lingkungan perusahaan," ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun meminta kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat untuk senantiasa menjaga situasi kondusif di wilayah kerja pabrik atau smelter di kawasan industri. Dia meyakini pertumbuhan yang cepat akan diikuti oleh kesejahteraan masyarakat. 

Sebelumnya, bentrokan antara pekerja Indonesia dan tenaga kerja asing di area smelter nikel PT GNI (Gunbuster Nickel Industry) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah terjadi pada Sabtu (14/1). Konflik horizontal ini pun mendapat sorotan dari badan legislatif.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mengatakan agar pemerintah segera mengevaluasi izin operasional PT GNI menyusul bentrok yang berujung pada tewasnya dua pekerja. Dia berharap pemerintah bisa mencabut izin usaha perusahaan secara permanen.