Jamali Kelebihan Listrik, Pemerintah Setop Pembangunan PLTU Indramayu

Kementerian ESDM memastikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Indramayu Jawa Barat dihentikan seiring dengan kondisi kelebihan pasokan atau oversupply di sistem kelistrikan Jawa, Madura, Bali atau Jamali.

"Jadi ini kaitannya dengan Jawa Bali yang overcapacity, kan jadi ada risiko," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu di Kementerian ESDM pada Rabu (31/5).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa perusahaan tengah menghadapi kelebihan pasokan listrik yang cukup besar.

Saat Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Komisi VI DPR pada 15 Juni tahun lalu, dia mengatakan kondisi di Jawa dalam satu tahun ke depan akan masuk tambahan pasokan listrik 6,8 GW. Hal tersebut tak diimbangi dengan tambahan permintaan yang hanya 800 MW.

Darmawan menuturkan kelebihan pasokan tenaga listrik terjadi di sistem Jamali dan sistem Sumatera. Kelebihan listrik terjadi di Sumatera selama tiga tahun ke depan hingga 2025. Tambahan permintaan listriknya hanya 1,5 GW, sedangkan penambahan kapasitas sebesar 5 GW. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga mengalami hal serupa.

Rencana pembangunan PLTU Indramayu Jawa Barat berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) batal karena Japan International Cooperation Agency atau JICA menghentikan pemberian pinjaman kepada Indonesia pada Juni tahun lalu.

Keputusan Pemerintah Jepang untuk menghentikan proyek pendirian PLTU Indramayu dilakukan sebagai tanggapan atas kritik internasional terhadap PLTU yang berbahan bakar batu bara yang menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca.

Selama ini, emisi rumah kaca merupakan salah satu penyebab terbesar dari pemanasan global. Jepang juga menarik diri dalam proyek pembangunan PLTU Matarbari di Bangladesh.

Adapun proyek PLTU Indramayu di Indonesia dan PLTU Matarbari di Bangladesh masih dalam tahap survei yang didukung pendanaan dari pemerintah Jepang. Namun sampai saat ini belum ada proyek yang berlanjut ke tahap konstruksi.