PLTU - Berita Pembangkit Listrik Tenaga Uap Hari Ini - Berita Terkini: PLTU di Bawah 100 MW Tak Masuk Pasar Karbon Harus Tetap Ditarik Pajak

Banyak PLTU batu bara yang kontraknya berakhir pada 2054. PLTU menyumbang hampir separuh emisi karbon sektor energi.

Total kapasitas PLTU baru yang direncanakan di Asia menyusut menjadi sekitar 22 GW dari sebelumnya 65 GW. Sekitar 65% proyek PLTU di Indonesia juga batal.

Salah satu program strategis ETP yakni penyusunan opsi penghentian awal PLTU batu bara.

Dari 9,2 Giga Watt (GW) PLTU yang akan dipensiunkan sebelum 2030, sebesar 5,5 GW tidak digantikan dengan pembangkit EBT. Nilai investasinya mencapai Rp 372 triliun.

Kebijakan pensiun dini PLTU menunjukkan keberpihakan terhadap lingkungan, namun harus diperhitungkan dengan cermat agar tak mengancam ketahanan energi Indonesia.

Sebanyak 190 negara, pada COP26 hari keempat Kamis (4/11), akan menandatangani komitmen untuk tak membangun PLTU batu bara baru, dan mempensiunkan PLTU pada 2030 dan 2040.

Mekanisme pembiayaan ini bernama Energy Transition Mechanism (ETM) yang akan diujicobakan di Indonesia dan FIlipina untuk mempensiunkan PLTU dalam 15 tahun.

Indonesia membutuhkan bantuan pendanaan dari dunia internasional untuk mempensiunkan dini PLTU dan membangun pembangkit listrik EBT baru.

Negara-negara Asia mendapat sorotan khusus dalam KTT Iklim COP26 di Skotlandia karena nyaris 200 PLTU tengah dibangun di kawasan ini, utamanya Cina, India, dan Indonesia.

Implementasi program co-firing PLTU masih terkendala harga dan pasokan biomassa yang sebagian merupakan komoditas ekspor yang bernilai.

ESDM memprakarsai sistem cap and trade carbon melalui uji coba perdagangan karbon di subsektor ketenagalistrikan untuk memangkas emisi gas rumah kaca yang dilepaskan pembangkit listrik tenaga uap.

Proyek pembangunan PLTU yang ada dalam RUPTL 2021-2030 merupakan proyek listrik 35.000 MW yang sudah berkontrak dan memasuki tahap konstruksi, sebelum RUTPL diteken.

Dalam RUPTL 2021-2030 masih ada rencana penambahan kapasitas PLTU hingga 10,8 GW yang dinilai tidak selaras dengan komitmen Indonesia mencegah perubahan iklim.

Indonesia butuh ratusan ribu hektar lahan untuk memasok 11 juta ton biomassa yang dibutuhkan pada 2030 untuk program co-firing PLTU.

Kementerian ESDM telah merampungkan Permen terkait Co-firing PLTU, namun pemerintah masih belum memutuskan terkait harga biomassa dengan pengusaha.