Siasat Pemerintah Atasi Kelebihan Listrik: EV hingga Rice Cooker

PLN saat ini tengah mengalami oversupply atau kelebihan listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa sepanjang 2022, oversupply mencapai sekitar 6 gigawatt (GW) karena ada tambahan kapasitas sebesar 7 GW sedangkan peningkatan konsumsi hanya 1,2-1,3 GW.

Listrik yang tak terserap ini membebani keuangan PLN. Hal ini karena skema take or pay yang digunakan dalam kontrak jual beli listrik antara PLN dengan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP). Setiap kelebihan pasokan 1 GW PLN disebut akan membebani keuangan PLN senilai Rp 3 triliun.

"Untuk sistem Jawa Bali hingga 2019 balance antar pasokan dan demand sangat dalam kondisi ideal. Mulai 2020 ada Covid, demand menurun drastis," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI medio awal Februari 2023.

Secara rinci Darmawan menjelaskan adanya peningkatan kelebihan daya yang dimulai pada 2020 sebesar 39,9%, lalu pada 2021 turun menjadi sebesar 37% dan tahun 2022 naik lagi menjadi sebesar 56%.

Untuk mengatasi kelebihan listrik ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk di antaranya rencana pembagian kompor listrik kepada masyarakat miskin untuk menggantikan penggunaan kompor LPG, sehingga pemerintah dapat menghemat subsidi untuk LPG 3 kilogram (kg). Namun pada akhirnya rencana ini batal.

Berikut adalah beberapa strategi pemerintah dan PLN dalam mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply listrik:

• Insentif Kendaraan Listrik

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian meluncurkan program pembelian kendaraan listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.6 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua.

Dalam aturan ini disebutkan bahwa penerima subsidi motor listrik hanya dibatasi untuk beberapa kalangan. Mulai dari UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA.

Lima bulan kemudian, program ini diperluas melalui Permenperin No.21 Tahun 2023. Kini penerima subsidi ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum kini dapat memiliki motor listrik dengan syarat satu KTP per unit motor. Penerima subsidi akan mendapat potongan harga Rp 7 juta dari harga asli motor listrik.

• Konversi LPG 3 kg ke Kompor listrik

PLN meluncurkan program konversi kompor induksi pada pelanggan PLN berdaya 450 VA dan 900 VA. Berdasarkan penghitungan Kementerian ESDM, penggunaan 10 juta kompor induksi akan mampu menyerap 5 GW listrik.

Pelaksanaan program konversi kompor ini sempat tersendat dan pada akhirnya dibatalkan. Namun pada akhir 2022 PLN kembali melanjutkan program ini sebagai upaya penyediaan energi bersih dan elektrifikasi di sektor rumah tangga.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan program ini merupakan aksi korporasi yang tak terikat dengan program pemerintah. PLN menjalankan program ini bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi tetapi soft selling kepada pelanggan dengan kapasitas terpasang yang non subsidi.

• Rice Cooker gratis

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) ke Rumah Tangga pada Senin 2 Oktober 2023.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menyampaikan program ini bertujuan untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal dan berkelanjutan serta mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik perkapita, serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih.

Selain tujuan di atas, program ini tercetus sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi listrik demi mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply listrik yang dialami Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pemerintah akan membagikan satu set alat penanak nasi atau rice cooker dengan daya tampung 1,8-2,2 liter yang diberikan kepada masyarakat dengan daya listrik 450 hingga 1300 VA yang teraliri listrik selama 24 jam serta diusulkan namanya oleh kepala desa atau lurah setempat.

• Akuisisi PLTU Captive Power

PLN telah mengakuisisi PLTU captive milik PT Indorama Synthetics yang berkapasitas 62 megawatt (MW) pada Oktober 2021. Akuisisi ini menjadi bagian dari kebijakan pemasaran PLN yang bernama win back. Setelah diakuisisi oleh PLN, Indorama kembali mempercayakan pemenuhan kebutuhan listriknya kepada PLN.

Indorama juga mendapatkan layanan Insentif Tarif Progressive Captive Power Acquisition bagi pelanggan industri dari PLN. Layanan ini memberikan insentif bagi pelanggan yang bersedia mengalihkan penggunaan listrik mandiri ke listrik PLN berupa insentif tarif listrik sekaligus keandalan pasokan listrik secara penuh dari PLN.

Ketika itu PLN menyampaikan tengah menjajaki akusisi 17 PLTU captive milik industri lainnya dengan total kapasitas mencapai 444,05 MW.

Kemudian pada Maret tahun ini PLN menyelesaikan akuisisi PLTU captive milik PT Solusi Bangun Andalas berkapasitas 38,3 MW. Sama seperti Indorama, produsen semen yang berlokasi di Aceh ini mendapatkan layanan insentif dari PLN

• Pensiun Dini PLTU

Pemerintah memiliki rencana untuk mempensiunkan dini PLTU sebagai bagian dari strategi pencapaian target net zero emission (NZE) 2050. Meski demikian, rencana ini masih terkendala pendanaan yang masih mengandalkan bantuan dari lembaga keuangan bilateral, salah satunya dari Asian Development Bank (ADB).

• Pembatalan Proyek Baru dan Renegosiasi COD PLTU

PLN telah membatalkan sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan kapasitas total 13,3 GW, serta membatalkan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dengan IPP sekitar 1,3 GW.

Selain itu PLN juga melakukan renegosiasi commercial operation date (COD) PLTU dengan IPP dan berhasil menghemat beban take or pay sekitar Rp 40 triliun.

• Meningkatkan Konsumsi Listrik

PLN juga menggenjot pertumbuhan konsumsi lewat berbagai program seperti electrifying agriculture dengan mengganti alat pertanian dengan berbasis listrik. Tak hanya meningkatkan konsumsi listrik, program ini juga mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat efisiensi bagi para petani.

PLN juga melistriki pelabuhan dan aktivitas perikanan lewat program electrifying marine. Lewat program ini, PLN bekerja sama dengan Pelindo dan Kementerian Perhubungan, mengganti kebutuhan energi pelabuhan yang semula bergantung pada BBM menjadi berbasis listrik.