Siasat Pemerintah Atasi Kelebihan Listrik: EV hingga Rice Cooker
PLN saat ini tengah mengalami oversupply atau kelebihan listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa sepanjang 2022, oversupply mencapai sekitar 6 gigawatt (GW) karena ada tambahan kapasitas sebesar 7 GW sedangkan peningkatan konsumsi hanya 1,2-1,3 GW.
Listrik yang tak terserap ini membebani keuangan PLN. Hal ini karena skema take or pay yang digunakan dalam kontrak jual beli listrik antara PLN dengan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP). Setiap kelebihan pasokan 1 GW PLN disebut akan membebani keuangan PLN senilai Rp 3 triliun.
"Untuk sistem Jawa Bali hingga 2019 balance antar pasokan dan demand sangat dalam kondisi ideal. Mulai 2020 ada Covid, demand menurun drastis," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI medio awal Februari 2023.
Secara rinci Darmawan menjelaskan adanya peningkatan kelebihan daya yang dimulai pada 2020 sebesar 39,9%, lalu pada 2021 turun menjadi sebesar 37% dan tahun 2022 naik lagi menjadi sebesar 56%.
Untuk mengatasi kelebihan listrik ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk di antaranya rencana pembagian kompor listrik kepada masyarakat miskin untuk menggantikan penggunaan kompor LPG, sehingga pemerintah dapat menghemat subsidi untuk LPG 3 kilogram (kg). Namun pada akhirnya rencana ini batal.
Berikut adalah beberapa strategi pemerintah dan PLN dalam mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply listrik:
- Insentif Kendaraan Listrik
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian meluncurkan program pembelian kendaraan listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.6 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua.
Dalam aturan ini disebutkan bahwa penerima subsidi motor listrik hanya dibatasi untuk beberapa kalangan. Mulai dari UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA.
Lima bulan kemudian, program ini diperluas melalui Permenperin No.21 Tahun 2023. Kini penerima subsidi ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum kini dapat memiliki motor listrik dengan syarat satu KTP per unit motor. Penerima subsidi akan mendapat potongan harga Rp 7 juta dari harga asli motor listrik.
- Konversi LPG 3 kg ke Kompor listrik
PLN meluncurkan program konversi kompor induksi pada pelanggan PLN berdaya 450 VA dan 900 VA. Berdasarkan penghitungan Kementerian ESDM, penggunaan 10 juta kompor induksi akan mampu menyerap 5 GW listrik.
Pelaksanaan program konversi kompor ini sempat tersendat dan pada akhirnya dibatalkan. Namun pada akhir 2022 PLN kembali melanjutkan program ini sebagai upaya penyediaan energi bersih dan elektrifikasi di sektor rumah tangga.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan program ini merupakan aksi korporasi yang tak terikat dengan program pemerintah. PLN menjalankan program ini bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi tetapi soft selling kepada pelanggan dengan kapasitas terpasang yang non subsidi.
- Rice Cooker gratis
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) ke Rumah Tangga pada Senin 2 Oktober 2023.
