Beda Pandangan Anies dan Prabowo Soal Pensiun Dini PLTU
Pemerintah berencana mematikan lebih awal atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai langkah pendukung transisi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memiliki visi yang berbeda terkait kebijakan ini.
Juru Bicara Pasangan Anies-Imin Irvan Pulungan mengatakan akan mempercepat proses pensiun dini PLTU “Khususnya PLTU yang oversupply seperti Suralaya, Cirebon-1, Pelabuhan Ratu, dan Cilacap,” ujarnya dalam diskusi "Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel" di Jakarta, Selasa (9/1).
Tidak hanya PLTU yang sudah oversupply, namun AMIN juga berencana akan melakukan pensiun dini bagi pembangkit yang menggunakan mesin bekas. “Polusinya tinggi, kami perlu menghentikannya,” ucap Irvan.
Berbeda, juru Bicara Pasangan Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan untuk kedepannya rencana pensiun dini PLTU tidak dilakukan secara gegabah, sebab ada kendala.
“Kami soal pensiun dini ini akan realistis bukan populis. Pensiun dini butuh dana yang tidak sedikit, untuk PLTU Cirebon butuh Rp 13 triliun, kemudian PLTU Pelabuhan Ratu Rp 12 triliun. Itu baru dua, belum yang lain,” kata Eddy.
Eddy juga menyoroti perlunya andil bantuan pendanaan dari pihak luar negeri. “Pihak luar harus bantu, tidak hanya sekedar pinjaman komersial tetapi memberi pinjaman dengan bunga rendah,” ucapnya.
Dia juga menjelaskan, selain dari sisi dana pensiun dini PLTU juga perlu memikirkan soal pembangkit EBT sebagai penggantinya.
“Perlu juga memikirkan opsi pembangkit energi baru terbarukan, sebab kalau menutup PLTU hanya karena oversupply sebetulnya kondisi ini sudah dapat teratasi dalam tiga hingga lima tahun kedepan. Jadi jangan hanya sekedar tutup tanpa solusi,” ujarnya.
Eddy menegaskan Prabowo-Gibran akan melanjutkan aturan presiden soal percepatan EBT. “Kedepannya tidak ada pembangunan PLTU batu bara,” kata dia.
Sebagai informasi, Asian Development Bank (ADB) telah sepakat membiayai proyek pensiun dini PLTU di Indonesia, dimulai dari PLTU Cirebon Power. Kesepakatan ini dicapai di sela-sela KTT Perubahan Iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab melalui kerangka Energy Transition Mechanism (ETM).
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan PLTU Cirebon dipilih untuk pensiun dini tahap pertama karena paling memungkinkan. Dana pensiun dini dari ADB akan dialirkan melalui skema kerja sama transisi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP).