Bahlil akan Lapor Skema Baru Subsidi BBM dan Listrik ke Prabowo Pekan Depan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menyelesaikan kajian skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan listrik pada pekan depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan setelah itu dirinya akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau sudah selesai dalam waktu satu minggu dari sekarang dan sudah ada formulasi yang tepat, kami akan laporkan ke Bapak Presiden,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM pada Senin (4/11).
Bahlil mengatakan Kementerian ESDM telah menggelar rapat koordinasi terkait tata kelola subsidi tepat sasaran bersama pihak terkait. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kementerian Keuangan, jajaran Kementerian ESDM, PT PLN (persero), Badan Pengatur Hilir Migas, dan Pertamina Patra Niaga.
“Kami masih mengkaji lebih dalam terkait subsidi listrik dan BBM karena kami harus hati-hati. Saat ini kami harus menunggu laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” katanya.
Bahlil sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji dua skema untuk subsidi tepat sasaran.
“Bantuan langsung tunai menjadi salah satu opsi dan akan diputuskan nanti skema apa yang akan dipilih pada hari yang tepat. Pilihannya saya pikir lebih mengerucut ke BLT,” ujarnya.
Meski BLT menjadi opsi, namun Bahlil menyampaikan tidak menutup kemungkinan tetap memberikan subsidi BBM secara komoditas kepada jenis kendaraan tertentu.
“Seperti kendaraan umum atau plat kuning itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya. Jadi subsidi yang sudah sesuai sasaran tetap dijalankan,” ucapnya.
Bahlil menyebut penentuan skema baru subsidi BBM dan listrik ini harus diputuskan secara hati-hati karena mempertimbangkan banyak hal.
“Kami mempertimbangkan inflasi, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, hingga golongan masyarakat seperti petani dan nelayan yang harus kami pertimbangkan. memang tidak mudah untuk membuat keputusan ini,” kata dia.
Skema subsidi LPG diusulkan tetap
Meski mengkaji skema baru untuk subsidi BBM dan listrik, Bahlil akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada perubahan skema subsidi elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG).
“Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang, karena subsidi ini berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta konsumsi rumah tangga,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (4/11).
Pemerintah saat ini menerapkan skema subsidi tepat sasaran melalui pendataan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap masyarakat yang membeli elpiji 3 kilogram. Aturan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2024.
Bahlil memastikan penyaluran subsidi LPG akan terus menggunakan skema itu. “Jadi pakai NIK, karena kalau tidak pakai ini orang akan beli dobel-dobel,” ujarnya.
Menurut data Kementerian ESDM per 30 April 2024, terdapat 41,8 juta NIK yang telah mendaftar subsidi tepat LPG. Dari jumlah tersebut, 86% pendaftarnya berasal dari sektor rumah tangga. Selebihnya 5,8 juta NIK dari usaha mikro; 12,8 ribu dari petani sasaran; 29,6 ribu dari nelayan sasaran; dan 70,3 ribu pengecer tabung gas melon.
Bahlil mengatakan pendataan subsidi LPG yang telah berjalan sejak 2023, ditargetkan selesai pada tahun depan. “Kami menargetkan paling lambat di kuartal pertama 2025,” ucapnya. Untuk realisasi elpiji 3 kg dari Januari hingga Juli 2024 mencapai 4,74 juta metrik ton. Angka ini sudah lebih dari setengah kuota 2024 yang sebesar 8,03 juta metrik ton.