Indonesia Impor 200 MW Listrik Malaysia, Penuhi Kebutuhan Daerah Perbatasan

Indonesia mengimpor listrik sebanyak 200 megawatt (MW) dari Malaysia per tahun untuk memenuhi kawasan perbatasan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini merupakan kerja sama interkoneksi kelistrikan antar negara Asia Tenggara.

Impor listrik dari Malaysia sudah dilakukan untuk daerah di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara. "Ini kan sudah berjalan dan juga ini sedang perpanjangan perizinan dan itu juga kami lakukan fasilitasi," kata Yuliot dalam siaran pers, dikutip Senin (20/10).

Impor listrik ini merupakan bagian komitmen Indonesia untuk menyukseskan kerja sama ASEAN Power Grid (APG). Menurut Yuliot, Indonesia harus siap berperan sebagai negara penghubung energi di kawasan ASEAN.

"Adanya integrasi antar grid di ASEAN, dari sisi petanya kami sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk ASEAN ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN," ujar Yuliot.

Yuliot menyebut, integrasi kelistrikan di negara ASEAN akan didukung melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).  Dalam RUPTL tersebut, akan dibangun 48.000 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi dalam 10 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan integrasi dengan ASEAN.

Untuk kerja sama Power Grid, Pemerintah telah memetakan peluang investasi sebesar Rp 600 triliun. “Itu tentu bukan hanya dari Pemerintah tetapi juga bagaimana kami mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar ASEAN. Jadi ini kita membuka peluang investasi untuk itu," ujarnya.

Sementara pada intervensi Indonesia di 43rd AMEM, Yuliot menyampaikan bahwa transisi energi di kawasan Asia Tenggara harus dijalankan dengan adil, teratur, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kondisi nasional negara-negara anggota ASEAN. Kondisi lintas sektoral, antara energi, ekonomi, dan lingkungan, akan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi Indonesia selaras dan mendukung ASEAN Community Vision 2045.

"Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal," katanya.