Pemerintah akan Tambah Subsidi BBM untuk Cegah Kenaikan Harga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan menambah porsi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan agar harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan.

Rencana ini diambil untuk menanggapi terjadinya perang di Timur Tengah yang menyebabkan gangguan pasokan minyak ke pasar global. Terlebih setelah Selat Hormuz ditutup oleh Iran.

Perang yang terjadi sejak akhir Februari lalu membuat harga minyak fluktuatif. Pada pekan lalu harganya pernah menyentuh US$ 120 per barel lalu turun, namun ketika eskalasi memanas harga juga turut terkerek naik. 

Harga minyak Brent bahkan sudah mencapai US$ 100,52 per barel pada siang hari ini.

“Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi,” kata Bahlil dalam siniar Bukan Abuleke yang dilansir dari kanal Youtube Kementerian ESDM, Kamis (12/3).

Berdasarkan APBN 2026, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP mencapai US$ 70 per barel. Meski harga minyak sudah menembus US$ 100 per barel menurutnya masih bisa ditangani negara.

“Kami juga tetap melihat perkembangan perang, biasanya ada kepanikan harga langsung naik. Namun terkadang ada waktu dimana harga itu juga turun,” ujarnya.

Selain kemampuan APBN Bahlil menyebut keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi juga dilandaskan oleh faktor untuk memahami kondisi masyarakat. Apalagi saat ini sedang berlangsung bulan Ramadan dan Idulfitri.

“Kalau yang non-subsidi sejak 2022 sudah diatur harganya mengikuti pasar,” ucapnya.

Harga tetap meski APBN terdampak perang

Tak hanya Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan pemerintah masih mengacu pada asumsi ICP dalam APBN yang dipatok sebesar US$ 70 per barel.

“Belum. Kan APBN kita kemarin di 70 dolar ICP. Jadi kita tunggu saja,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (5/3). 

Ia menjelaskan saat ini pemerintah masih memantau perkembangan konflik global yang berpotensi mempengaruhi harga minyak dunia. Airlangga berpandangan, durasi perang akan sangat menentukan dampaknya terhadap ekonomi dan fiskal Indonesia.

Kenaikan harga minyak mentah memicu tekanan terhadap APBN. Setiap kenaikan ICP berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, meski di sisi lain juga meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas.

Airlangga mengatakan, pemerintah saat ini masih menghitung berbagai skenario apabila konflik berkepanjangan mendorong harga minyak lebih tinggi dari asumsi APBN. Namun untuk saat ini, belum ada keputusan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi. 

Sebelumnya, Airlangga mengakui serangan AS -Israel terhadap Iran berpotensi mengerek BBM.  “Otomatis akan naik, sama seperti saat perang Ukraina kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC ” katanya.