Kompor Listrik Butuh 1.000 VA, ESDM Evaluasi Kesiapan Instalasi Rumah Tangga

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nz
Seorang ibu rumah tangga memasak menggunakan kompor listrik induksi di Kelurahan Ampenan Tengah, Mataram, NTB, Minggu (30/11/2025). PLN melalui program electrifying lifestyle atau gaya hidup modern mendorong penggunaan energi listrik bersih berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk aktivitas sehari-hari seperti memasak dengan kompor induksi, menggunakan kendaraan listrik hingga mengoptimalkan perangkat elektronik hemat energi guna mendukung Net Zero Emission (netralitas karbon) yang dilakukan pemerintah.
24/6/2026, 16.25 WIB

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut pemerintah berencana menjalankan program kompor listrik menggunakan produksi dalam negeri. Kompor listrik masuk dalam daftar usulan anggaran 2027 sebesar Rp 815,56 miliar.

“Dari anggaran yang kami tetapkan, kalau membeli (kompor listrik) dalam negeri itu justru mendapatkan lebih banyak (unit),” kata Yuliot saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).

Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan. Menurut Yuliot, hal ini masih dalam tahap evaluasi lebih rinci.

“Sedang kami dalami, karena kompor listrik itu kan komponen pertama ada kompornya, lalu tidak bisa menggunakan panci biasa sehingga harus sepaket,” ujarnya.

Yuliot juga mengatakan perlu memperhatikan kecocokan kabel dan penguatan instalasi listrik yang ada di rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah besaran daya listrik. Saat ini rata-rata daya listrik di rumah masyarakat sekitar 450 VA, sementara itu daya listrik untuk kompor listrik berkisar 1000 VA, sehingga butuh penyesuaian.

Namun yang jelas, dia menyampaikan program kompor listrik ini bertujuan untuk mengonversi penggunaan gas LPG subsidi. “Jadi sasaran kami (untuk kompor listrik) adalah masyarakat yang menggunakan LPG,” ucapnya.

Hal serupa juga sudah diungkapkan sebelumnya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Program kompor listrik ini dipilih karena saat ini 80% kebutuhan LPG Indonesia dipenuhi dari impor. Dia menyebut setiap tahun Rp 130 triliun devisa Indonesia keluar untuk impor LPG, ditambah Rp 80 triliun dana pemerintah digunakan untuk subsidi LPG.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, ini akan menjadi masalah (di kemudian hari). Maka salah satu alternatifnya adalah kami dorong (program) kompor listrik,” kata Bahlil di kompleks DPR RI, Senin (15/6).

Bahlil menyebut dalam tahap awal berjalannya program, pemerintah telah membidik beberapa model kompor listrik yang cocok untuk digunakan bagi rumah tangga dengan tegangan di bawah 900 kWh. 

Hal ini dipilih agar masyarakat yang berada di wilayah kecamatan dan desa bisa memakai kompor listrik sesuai dengan tegangan listrik di rumah.

Program kompor listrik sebelumnya sudah pernah dicanangkan dalam beberapa tahun lalu, namun berakhir tidak berjalan. Menurut Bahlil, model kompor listrik saat ini berbeda dari sebelumnya. 

Dia menyebut teknologi yang digunakan dalam program kompor listrik saat ini lebih baik dibandingkan usulan program kompor listrik yang sama. “Sekarang kami sedang menatap seberapa besar perbedaan positif dari kompor listrik yang lama dengan yang baru,” katanya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Mela Syaharani