Darmawan Prasodjo Dicopot, Suroso Isnandar Jadi Dirut Baru PLN

Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN pada Rabu malam (14/10) menunjuk Suroso Isnandar sebagai direktur utama, menggantikan Darmawan Prasodjo. 

“Pak Darmawan Prasodjo digantikan oleh Pak Suroso Isnandar,” ujar Komisaris Independen PLN, Andi Arief kepada Katadata, Rabu (14/10).

Suroso sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Meski terjadi pergantian posisi direksi, Andi menyebut Suroso masih akan merangkap jabatan lamanya hingga ada pejabat pengganti. 

“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi. Saya yakin Pak Suroso dirut baru akan melakukan transformasi lanjutan,” ujarnya. 

Andi mengatakan RUPS ini dilakukan melalui pertemuan virtual yang dilakukan dengan Zoom. RUPS ini dihadiri oleh seluruh direksi, komisaris dan BP BUMN.  “Pelaksanaannya pukul 18.30 sampai dengan selesai,” ucapnya.

Sebelumnya, Suroso sempat menghadiri rapat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, siang tadi.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perkembangan strategis sektor energi, meliputi pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), evaluasi gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, serta kondisi pasokan dan distribusi BBM.

Terkait gangguan kelistrikan, presiden menerima laporan mengenai perlunya peningkatan kualitas layanan listrik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sementara itu, kendala distribusi BBM di Bali juga menjadi perhatian untuk segera ditangani melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Menurut unggahan instagram resmi Sekretariat Kabinet, pemerintah memastikan stok BBM nasional tetap aman dengan ketahanan pasokan sekitar 16-18 hari. 

Fokus penanganan saat ini diarahkan pada kelancaran distribusi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor energi, menjaga keandalan layanan kelistrikan, serta memastikan ketersediaan dan distribusi energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.