Prabowo Ingin 70% Tambang untuk Negara, Penambang Soroti Risiko Investasi

ANTARA FOTO/Angga Palguna/tom.
Foto udara lokasi bekas tambang yang sebelumnya di kuasai oleh PT Singlurus Pratama di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Samboja, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/8/2026).
18/11/2026, 17.04 WIB

Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA) menyoroti keberlanjutan investasi pertambangan di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan 70% tambang di Indonesia dikuasai atau dikelola negara.

IMA menilai pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik industri pertambangan yang membutuhkan modal besar, memiliki risiko tinggi, dan menjalankan siklus investasi jangka panjang.

Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, mengatakan industri pertambangan memiliki kontribusi ekonomi yang luas bagi negara. Kontribusi ini tidak hanya berasal dari pajak, royalti, dividen, dan keuntungan perusahaan, tetapi juga dari belanja domestik, penciptaan lapangan kerja, pengadaan barang dan jasa, serta aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok pertambangan.

“Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional,” kata Sari dalam siaran pers pada Rabu (18/11).

IMA menilai pemerintah perlu melihat seluruh kontribusi tersebut secara menyeluruh dalam membahas target 70% manfaat pertambangan bagi negara. Menurut Sari, kegiatan pertambangan menghasilkan nilai ekonomi melalui berbagai aktivitas yang tidak seluruhnya tercermin dalam penerimaan fiskal maupun laba perusahaan.

Ia mengatakan lebih dari 80% dari total belanja perusahaan mengalir ke dalam negeri. Pengeluaran ini mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pekerja, pajak, royalti, pajak daerah, serta berbagai kewajiban lainnya.

Aktivitas itu dinilai turut menggerakkan perekonomian domestik, memperkuat rantai pasok nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah operasi tambang.

“Dalam menerjemahkan target 70%, IMA mendorong agar penilaian mencakup seluruh manfaat dan kontribusi yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang memiliki siklus investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang sehingga tidak seluruh kontribusinya dapat dinilai dalam rentang waktu satu tahun,” ujar Sari.

IMA menilai karakteristik industri pertambangan perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan manfaat ekonomi bagi negara.

Sari menilai industri pertambangan membutuhkan investasi tinggi sejak tahap eksplorasi hingga produksi, sementara perusahaan menghadapi risiko geologi, operasional, pasar, dan perubahan harga komoditas yang dapat memengaruhi keekonomian proyek.

“IMA mendorong agar pembahasan angka 70% diawali dengan pemetaan seluruh kontribusi yang telah diberikan industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Sari.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan agar 70% tambang yang ada di Indonesia dikuasai atau dikelola oleh negara. Menurutnya, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

“Saya beri instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, dikutip Senin (16/11).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai negara selama ini telah memperoleh manfaat ekonomi yang cukup besar dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Kontribusi tersebut berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga devisa hasil ekspor komoditas tambang.

Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, Hendra Sinadia, mengatakan perusahaan tambang selama ini telah menyetorkan berbagai jenis pajak kepada negara. Setoran tersebut mencakup pajak penghasilan (PPh) perorangan dan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selain pajak, perusahaan tambang juga menyetorkan PNBP melalui pembayaran royalti dan dead rent atau iuran tetap. Menurut Apindo, kontribusi dari berbagai instrumen fiskal tersebut membuat porsi penerimaan negara dari kegiatan pertambangan sudah relatif besar.

Menurut Hendra, kontribusi dari berbagai instrumen fiskal tersebut membuat porsi penerimaan negara dari kegiatan pertambangan sudah relatif besar.

“Manfaat moneter dari devisa hasil ekspor, ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah dan kewilayahan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Untuk kontribusi dari penerimaan negara, baik berupa pajak seperti PPh, PPN, PBB, atau PNBP berupa royalti, dead-rent dan lain-lain, porsi negara relatif cukup besar,” kata Hendra lewat pesan singkat kepada Katadata.co.id, Senin (16/11).

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu