Prabowo Minta 70% Manfaat Tambang untuk Negara, Ini Respons Apindo

Muhamad Fajar Riyandanu
17 November 2026, 08:42
Ilustrasi aktivitas bisnis pertambangan PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) atau ANHI di Sulawesi Tenggara.
ANHI
Ilustrasi aktivitas bisnis pertambangan PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) atau ANHI di Sulawesi Tenggara.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai negara selama ini telah memperoleh manfaat ekonomi yang cukup besar dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Kontribusi tersebut berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga devisa hasil ekspor komoditas tambang.

Penilaian tersebut disampaikan Apindo merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dinikmati negara. Prabowo bahkan membuka peluang agar porsi tersebut dipenuhi melalui penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara.

Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, Hendra Sinadia, mengatakan perusahaan tambang selama ini telah menyetorkan berbagai jenis pajak kepada negara. Setoran tersebut mencakup pajak penghasilan (PPh) perorangan dan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selain pajak, perusahaan tambang juga menyetorkan PNBP melalui pembayaran royalti dan dead rent atau iuran tetap. Menurut Apindo, kontribusi dari berbagai instrumen fiskal tersebut membuat porsi penerimaan negara dari kegiatan pertambangan sudah relatif besar.

Menurut Hendra, kontribusi dari berbagai instrumen fiskal tersebut membuat porsi penerimaan negara dari kegiatan pertambangan sudah relatif besar.

“Manfaat moneter dari devisa hasil ekspor, ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah dan kewilayahan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Untuk kontribusi dari penerimaan negara, baik berupa pajak seperti PPh, PPN, PBB, atau PNBP berupa royalti, dead-rent dan lain-lain, porsi negara relatif cukup besar,” kata Hendra lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (16/11).

Hendra juga menilai tarif royalti untuk sejumlah komoditas tambang di Indonesia termasuk tinggi dibandingkan negara lain yang memproduksi komoditas sejenis. Namun, ia mengatakan Apindo belum memiliki kajian kredibel yang mengukur tarif pajak efektif atau effective tax rate (ETR) perusahaan tambang untuk membandingkan porsi penerimaan negara dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Di sisi lain, Hendra menyatakan bahwa perusahaan tambang juga menanggung biaya investasi dan operasional yang relatif tinggi. Menurutnya, perusahaan harus mengeluarkan modal sejak tahap eksplorasi, produksi, pengolahan dan pemurnian, hingga pengangkutan dan penjualan hasil tambang.

Perusahaan juga menanggung biaya reklamasi dan pemulihan lingkungan setelah menyelesaikan kegiatan pertambangan. Kewajiban tersebut menambah komponen biaya yang harus diperhitungkan perusahaan sebelum memperoleh keuntungan dari penjualan komoditas tambang.

“Dalam hal ini tentu perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak kecil, dari tahapan eksplorasi, operasi produksi, reklamasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan hingga pascatambang,” ujar Hendra.

Di sisi lain, Hendra mengakui masih terdapat perusahaan yang mengabaikan kewajiban pembayaran royalti serta penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Apindo mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin dan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban.

Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Selain itu, Apindo meminta pemerintah tetap menjaga iklim investasi melalui perbaikan regulasi.

Hendra mengatakan pemerintah perlu memberikan kepastian usaha agar perusahaan tambang yang sudah beroperasi dapat meningkatkan investasinya sekaligus menarik investor baru ke Indonesia.

“Iklim investasi harus terus ditingkatkan melalui perbaikan regulasi yang mendorong meningkatnya investasi dari perusahaan existing serta mendorong masuknya investasi dari investor prospektif,” kata Hendra.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan agar 70% tambang yang ada di Indonesia dikuasai atau dikelola oleh negara. Menurutnya, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, dikutip Senin (16/11).

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...