IESR Ungkap 3 Penyebab Panel Surya Lokal Lebih Mahal dari Produk Cina

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr
Seorang guru mengecek panel surya di SDN Pejaten Timur 11, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
20/11/2026, 06.44 WIB

Harga modul panel surya produksi dalam negeri disebut masih lebih mahal daripada produk impor dari Cina. Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat harga modul surya lokal berkisar US$ 0,13–0,20 per watt peak (Wp). Sementara itu, harga modul surya asal Cina hanya sekitar US$ 0,11–0,12 per Wp.

Selisih harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Mulai dari skala produksi industri lokal yang masih lebih kecil dibandingkan Cina; rantai manufaktur dalam negeri yang belum terintegrasi, serta; kebijakan perdagangan yang memberikan keuntungan bagi produk impor asal Cina.

IESR menyebut skala produksi dan tingkat integrasi manufaktur sebagai dua faktor utama yang membuat harga modul surya lokal belum mampu bersaing dengan produk Cina. Lembaga think tank energi itu juga menjelaskan perbedaan kapasitas produksi menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan harga tersebut.

Fasilitas manufaktur modul surya terbesar di Indonesia memiliki kapasitas produksi sekitar 1–3 gigawatt peak (GWp) per tahun. Sementara itu, sejumlah perusahaan Cina mampu mengoperasikan fasilitas produksi dengan kapasitas lebih dari 100 GWp per tahun.

Skala produksi yang lebih besar memungkinkan produsen China memperoleh efisiensi biaya. Sebaliknya, kapasitas produksi yang lebih kecil membuat produsen lokal belum dapat mencapai tingkat efisiensi serupa.

Selain skala produksi, IESR menyoroti belum terintegrasinya rantai manufaktur panel surya di Indonesia. Menurut mereka, sebagian besar produsen lokal masih beroperasi sebagai fasilitas perakitan modul, bukan sebagai pusat manufaktur terintegrasi.

Kondisi tersebut membuat produsen dalam negeri masih bergantung pada impor sejumlah komponen, terutama sel surya atau solar cell dan wafer. Ketergantungan terhadap bahan baku impor dinilai turut menambah biaya produksi karena produsen harus menanggung ongkos pengiriman, penanganan barang, serta margin importir.

“Sebagian besar produsen modul di Indonesia beroperasi sebagai fasilitas perakitan, bukan pusat manufaktur yang terintegrasi sepenuhnya. Mereka masih mengandalkan impor sel surya, wafer, dan komponen lainnya,” tulis IESR dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook 2027, dikutip pada Kamis (19/11).

IESR juga menilai kebijakan perdagangan memberikan keuntungan harga bagi produk impor Cina. Modul surya yang sudah dirakit secara utuh dari Cina dapat masuk ke Indonesia tanpa bea masuk melalui skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

Sementara itu, produsen lokal yang mengimpor sel surya dan wafer memang dapat memperoleh fasilitas bebas bea masuk untuk komponen tersebut. Namun, mereka tetap harus menanggung biaya pengiriman, penanganan, dan margin importir.

Situasi tersebut dinilai menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara produsen modul lokal dan produk impor. Produk Cina dapat masuk sebagai modul siap pakai, sedangkan produsen dalam negeri masih menanggung biaya tambahan untuk mendatangkan komponen yang dibutuhkan dalam proses perakitan.

“Modul surya buatan dalam negeri lebih mahal dibandingkan produk impor dari Cina. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala produksi yang masih lebih kecil dan proses pembuatan yang belum terintegrasi dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi,” tulis IESR.

India Jadi Contoh Perlindungan Industri Modul Surya

IESR mencontohkan India sebagai negara yang menerapkan perlindungan bertahap untuk memperkuat industri panel surya domestik. Pemerintah India menerapkan kebijakan Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) pada 2019 yang mewajibkan proyek pemerintah dan proyek bersubsidi menggunakan modul dari produsen lokal terdaftar.

India juga memberlakukan bea masuk sebesar 40% untuk modul surya dan 25% untuk sel surya melalui skema Basic Customs Duty (BCD) pada 2022. India kemudian menurunkan tarif BCD menjadi 20% untuk modul dan 20% untuk sel surya pada 2025.

Selain itu, India memberikan insentif produksi melalui skema Production Linked Incentive (PLI) untuk mengembangkan industri hulu, seperti sel surya, wafer, dan polisilikon. Kombinasi kebijakan tersebut mendorong kapasitas produksi modul surya India meningkat dari 6–8 GW pada 2018 menjadi 120 GW pada Juni 2025. Meski demikian, kapasitas industri hulu masih tertinggal sehingga membutuhkan dukungan tambahan.

IESR menilai Indonesia perlu menerapkan strategi bertahap yang telah diterapkan oleh India untuk mengembangkan industri modul surya dalam negeri. Pada tahap awal, pemerintah perlu memberikan perlindungan guna meningkatkan kapasitas produksi modul. Setelah kapasitas tersebut memadai, pemerintah dapat memperkuat rantai pasok komponen agar produsen tidak terus bergantung pada impor.

Seiring dengan perkembangan industri, pemerintah dapat meningkatkan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap. Namun, kebijakan perlindungan harus memiliki batas waktu dan target yang jelas serta dikurangi seiring dengan semakin kuatnya kapasitas produksi dan rantai pasok domestik. Di sisi lain, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan pengembang dalam menanggung biaya proyek.

India telah menerapkan pendekatan serupa dengan menyesuaikan tarif bea masuk menjadi 20% pada 2025. Kebijakan seperti ALMM yang mewajibkan penggunaan modul domestik, memang dapat menciptakan permintaan bagi industri lokal. Namun, implementasi kewajiban tersebut di Indonesia berisiko meningkatkan biaya proyek karena harga modul lokal masih lebih mahal daripada produk impor. Dampaknya, tarif listrik dapat meningkat atau pelaksanaan proyek PLTS terhambat.

“Untuk mengurangi tekanan tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi harga patokan tertinggi pembelian listrik (ceiling tariff) dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 atau menurunkan komponen biaya proyek PLTS lainnya, terutama biaya pengadaan lahan,” tulis IESR.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu