Proyek Infrastruktur Terkendala Dana, Kemenhub Dorong Skema KPBU

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Petugas menghitung kendaraan yang melintas di Jembatan Timbang, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/6).
Penulis: Fariha Sulmaihati
Editor: Febrina Ratna Iskana
16/4/2019, 01.00 WIB

Pemerintah menyadari keterbatasan pendanaan menjadi penghambat dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, terutama infrastruktur transportasi. Karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mendorong proyek-proyek transportasi ditawarkan kepada swasta dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan salah satu proyek transportasi yang terkendala masalah pendanaan adalah pembangunan Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Bermotor (UPPKB/ Jembatan timbang). Proyek ini terhambat karena dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup membiayainya.

Selain keterbatasan dana,  pembangunan infrastruktur terkendala masalah Sumber Daya Manusia (SDM), perubahan lokasi akibat adanya perubahan administrasi wilayah, dan kurangnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Budi menilai semua permasalahan tersebut bisa diatasi melalui skema KPBU. 

(Baca: Swasta Minim Informasi Soal Skema KPBU Proyek Infrastruktur)

Menurutnya, ada empat jenis prasarana milik Ditjen Hubdat yang berpotensi dibangun menggunakan skema KPBU. Proyek-proyek ini di antaranya 99 Terminal Tipe A, 134 UPPKB, Balai Pengujian Laik dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLSKB) di Bekasi (Jawa Barat), dan tiga pelabuhan penyeberangan.

Dia mengatakan sejauh ini sudah ada proyek di drektoratnya yang menggunakan KPBU, seperti Proving Ground pada BPLJSKB di Bekasi. Saat ini proyek tersebut telah sampai tahap evalusi calon penyedia yang akan melaksanakan Final Prastudi Kelayakan (Final Business Case/ FBC).

"Telah sampai tahap evaluasi calon penyedia yang akan melaksanakan penyusunan FBC dan transaksinya di Kementerian Keuangan," ujar Budi, pada keterangan pers, Senin (15/4).

(Baca: Pemerintah Siapkan 10 Proyek Infrastruktur Kerja Sama Swasta di 2019)

Selain proyek tersebut, pengembangan UPPKB di Pulau Sumatera dan Jawa juga sudah ada yang sampai tahap pengajuan FBC dan transaksi ke Kementerian Keuangan. Sementara pembangunan pelabuhan penyeberangan di Provinsi Papua Barat, yang terletak di Klademak, Batanta, Salawati saat ini sedang tahap penyampaian dokumen studi pendahuluan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tahun ini Direktorat Perhubungan Darat akan menyusun Studi Pendahuluan dan Studi Kelayakan untuk KPBU pembangunan Terminal Tipe A di Jawa Tengah. Selain itu, 17 Terminal Tipe A dan 21 UPPKB lainnya, dengan beberapa kriteria tertentu yang berpotensi untuk dibangun dengan KPBU pada tahun berikutnya.

"KPBU adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi swasta, masyarakat dan Pemerintah dalam pelayanan," ujarnya. (Baca: Sri Mulyani Dorong Skema Pembiayaan Kreatif Buat Infrastruktur)

Budi berharap Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di seluruh Indonesia bisa berinovasi untuk mendapatkan pendanaan infrastruktur. Dengan begitu, pelayanan transportasi di wilayah kerjanya masing-masing bisa meningkat.