Pemerintah tengah mengevaluasi penggunaan komponen impor yang dinilai terlalu tinggi pada proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Meski begitu, Kementerian Perhubungan memastikan proses pembangunan proyek ini masih terus berjalan.
"Kami terus melakukan pendalaman penggunaan komponen lokal di Pelabuhan Patimban," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono usai diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Jakarta, Jumat (10/8).
Dia mengungkapkan kebutuhan komponen impor pada proyek-proyek infrastruktur seperti pelabuhan dan bandar udara masih sangat tinggi. Banyak komponen yang dibutuhkan, belum bisa diproduksi di dalam negeri. (Baca: Kurangi Impor, Menhub Perbesar Komponen Lokal di 3 Proyek Transportasi)
Sayangnya, Djoko belum bisa menyebutkan besaran TKDN pada proyek Pelabuhan Patimbankarena hingga saat ini masih dilakukan penilaian. "Belum bisa disampaikan saat ini," katanya.
Meski tengah dievaluasi, Djoko optimistis, pengerjaan proyek Pelabuhan Patimban fase I tahap pertama akan bisa selesai pada bulan Maret 2019. Pada tahap pengoperasian awal, pelabuhan ini akan digunakan untuk hub terminal dan kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro).
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani kontrak dengan kontraktor pembangunan Pelabuhan Patimban fase I tahap pertama. Kontraktor yang memenangkan lelang yaitu konsorsium perusahaan Jepang dan Indonesia.
Konsorsium itu terdiri dari tiga perusahaan Jepang yaitu, Penta Ocean Construction Co., LTD, TOA Construction Corporation, dan Rinkai Construction Co Ltd. Sedangkan perusahaan dari dalam negeri yaitu, PT PP (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero).
(Baca: Konsorsium Jepang-Indonesia Teken Kontrak Pembangunan Proyek Patimban)
Pemerintah berencana mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur, lantaran impornya yang tinggi. Hal ini berdampak pada tekanan terhadap kurs rupiah. Merepons kondisi yang terjadi, pemerintah menyatakan bakal berupaya menekan defisit transaksi berjalan guna membantu meredam pelemahan kurs rupiah. Salah satunya dengan mengerem impor dari proyek-proyek infrastruktur.