Selain itu, kata Darmin, pembukaan pasar nontradisional lewat perjanjian dagang secara bilateral atau regional juga terus digenjot. Kementerian Perdagangan mencatat ada 17 perjanjian dagang yang direncanakan selesai. Namun, hal ini masih harus melalui proses ratifikasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kami tetapkan beberapa prioritas diselesaikan utamanya dengan Australia dan Uni Eropa,” kata Darmin. (Baca: Luput Garap Ekspor ke Pakistan dan Bangladesh, Jokowi Tegur Kemendag)
Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi mengatakan rapat ini juga membahas kendala investasi di Indonesia. Salah satu yang disinggung adalah kemudahan proses dalam memperoleh fasilitas keringanan dan libur pajak agar lebih mudah (tax holiday dan tax allowance).
Belum lama ini Wakil Presiden menerima masukan dan harapan dari 40-50 perusahaan manufaktur dalam mengembangkan usahanya. "Jadi malas juga mereka minta, kalau panjang syaratnya," kata Sofjan yang ditemui usai rapat tersebut.
Menurutnya kemudahan usaha dan fasilitas pendukungnya ini sebenarnya sudah pernah dibahas pada rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, masih saja ada masalah di tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Pemda.
Oleh sebab itu, kata Sofjan, Wapres Kalla akan kembali mengumpulkan para Menteri untuk menyelesaikam solusi dari hambatan investasi dan ekspor. "Akan diselesaikan dalam dua minggu ini," ujarnya. (Baca: Sambangi Kantor Kalla, Jokowi Makan Siang Sambil Bahas Ekonomi)