Djarot Sebut Reklamasi Teluk Jakarta Tetap Harus Dilanjutkan

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan proyek reklamasi teluk Jakarta harus tetap berjalan. Ini mengingat proyek tersebut telah lama dikaji pemerintah, bahkan sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto.

Namun Djarot mengatakan proyek reklamasi juga harus terintegrasi dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Dirinya juga mensyaratkan ada dua aspek yakni lingkungan dan kehidupan nelayan yang harus dijaga dalam menjalankan reklamasi.

"Apalagi hampir semua negara melakukan reklamasi," kata Djarot usai rapat proyek strategis nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/7).

(Baca juga:  MRT Jakarta Ajukan Proposal sebagai Pengelola Utama Kawasan Stasiun)

Djarot mengatakan saat ini ada 8 Proyek Strategis Nasional di Jakarta. Selain NCICD, saat ini beberapa proyek seperti Mass Rapid Transit (MRT) telah mencapai progres 74 persen. Dia menargetkan pada bulan Desember nanti progres pembangunan proyek tersebut bisa mencapai 90 persen hingga dapat dirampungkan tahun depan.

"Kendala sedikit terkait pembebasan lahan yang kemarin dimenangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tapi kami sekarang sedang lakukan banding," katanya.

Djarot juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ada integrasi transportasi publik seperti MRT, Light Rail Transit (LRT), serta kereta commuter. Dirinya juga mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merancang hal tersebut.

"Sedangkan untuk enam ruas jalan tol, yang baru dibangun memang baru satu, tapi pembebasan lahannya jadi tanggung jawab pemerintah pusat," kata Djarot.

(Baca juga: Antisipasi Banjir, Pemerintah Siapkan Sejumlah Proyek di Jawa Barat)

Sedangkan Jokowi di awal rapat terbatas mengatakan permasalahan DKI Jakarta masih berkutat di dalam hal urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan sosial, kemacetan, sanitasi, hingga soal limbah. Jokowi mengingatkan bahwa masalah DKI Jakarta ini tidak bisa diselesaikan sendirian dan harus melibatkan pihak lainnya.

"Perlu bantuan pemerintah pusat serta kerja sama dengan daerah penyangga Ibu Kota," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.