Tunda Larangan Cantrang, Susi Siapkan 6.972 Alat Pengganti di Jateng

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya menunda larangan penggunaan cantrang hingga 31 Desember 2017. Namun, penundaan itu hanya berlaku untuk Provinsi Jawa Tengah. 

Larangan penggunaan cantrang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016. "Peraturan menterinya tetap. Penundaan dilakukan melalui surat edaran, dan hanya di Jawa Tengah," kata Susi di kantornya, Kamis (4/5). 

Jawa Tengah memang teridentifikasi sebagai daerah yang nelayannya paling banyak menggunakan cantrang. Sebab, dari total 14.367 usulan penggantian cantrang yang ditangani Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 6.972 di antaranya berasal dari Jawa Tengah.

(Baca juga: Dorong Budi Daya Ikan Lepas Pantai, Jokowi: Masa Bicara Cantrang Terus)

Sementara dari Lampung di peringkat kedua, jumlah pengajuan alat pengganti cantrang hanya 2.308 unit. Begitu juga nelayan di Kalimantan Barat hanya mengajukan usulan penggantian 2.187 alat pengganti cantrang. Sedangkan dari wilayah lain, usulan penggantian cantrang hanya berkisar antara ratusan hingga seribuan unit.

Saat ini, KKP bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah sedang melakukan proses validasi calon penerima alat pengganti tersebut. Proses ini juga melibatkan Universitas Diponegoro (Undip). 

(Baca juga:  Evolusi Cantrang, Yang di Masa Orde Baru Ramah Lingkungan)

Susi menjelaskan, untuk kapal berukuran di bawah 30 Gross ton (GT), alat pengganti cantrang akan disiapkan oleh pemerintah. Sementara untuk kapal di atas 30 GT, KKP akan memberikan fasilitasi kredit perbankan. Fasilitas tersebut berupa kemudahan restrukturisasi utang, sehingga para nelayan dapat dibebaskan dari pembayaran utang selama 2 tahun.

Membantah tudingan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Susi juga menegaskan bahwa larangan penggunaan cantrang telah disosialisasikannya dengan baik. “Kami ini sudah lakukan beberapa sosialisasi dan pertemuan, bahkan sejak 2014 sebetulnya peraturan soal cantrang sudah disosialisasikan,” katanya.

(Baca juga:  Kontroversi Cantrang, Cak Imin Bantah Ingin Menteri Susi Dicopot)

Pernyataan Susi dikuatkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebab, Ganjar sendiri pernah menggelar dialog dengan nelayan di Pendopo Gubernur Jawa tengah. Selain itu, cantrang juga sempat dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jawa tengah di Blora tahun lalu.

“Pada proses peralihan ini kami tidak pungkiri ada masalah, mereka ada yang belum ganti,” kata Ganjar.