Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dirinya siap mendukung industri sawit yang berkelanjutan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi para pebisnis, petani, hingga masyarakat luas. Namun ia juga tak menutup mata atas adanya penilaian bahwa industri ini rawan praktik korupsi.
“Menurut saya, kalau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) punya temuan ya silahkan saja,” kata dia dalam acara peluncuran buku Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5).
Ia menyebut, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk mendapat dukungan pemerintah. Yang pertama, kegiatan ekonomi dalam industri sawit harus menciptakan aspek keadilan, kestabilan, dan kesinambungan.
(Baca juga: Jokowi Evaluasi Badan Restorasi Gambut, Target Tetap 2 Juta Hektare)
“Keadilan berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya, sementara petaninya tidak menikmati atau bahkan menerima semua risiko yang mungkin terjadi,” tuturnya.
Syarat kedua adalah soal tata kelola yang baik. Ia tak ingin ada persepsi yang menyebut industri sawit sebagai pengganggu iklim. Maka Indonesia sebagai pemain besar harus memiliki kegiatan ekonomi yang berkesinambungan secara lingkungan. “Jangan sampai yang tidak terlibat harus menanggung kebakaran hutan yang biayanya sampai US$ 16 miliar,” katanya.
Terakhir, pengusaha besar dan menengah industri kelapa sawit harus taat bayar pajak, sesuai jumlah lahan dan produksinya. Ia juga mengingatkan agar para pengusaha tidak melakukan praktik transfer pricing yang tidak adil bagi Indonesia.
(Baca juga: KPK Menilai Penyaluran Dana Pungutan Sawit Salah Sasaran)
“Dengan tiga pesan ini, saya ingin berikan janji akan mendukung industri dan pelaku agar bisa menjadi salah satu yang disebut mandiri dan berkesimbangan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami mengatakan bahwa dirinya telah menerima kajian KPK yang menyebut sawit sebagai industri yang rawan praktik korupsi.
“Tapi intinya hasil kajian tersebut sudah kami tindaklanjuti untuk kebaikan bersama,” ujar dia. Ia menambahkan, “Rekomendasinya banyak (seperti) proses verifikasi diperlukan sistem, dan sistem itu sudah kami bangun.”
(Baca juga: KPK Diminta Segera Selidiki Dugaan Korupsi Dana Sawit)