Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengawasi kegiatan pendalaman alur untuk trayek tol laut baru yang dicanangkan Kementerian Perhubungan. Pengawasan dilakukan sebab rute yang direncanakan akan melewati beberapa titik yang menyimpan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
“Kami akan mengawasi agar kegiatan pendalaman itu tidak merusak sumber daya laut yang ada,” kata Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja di kantornya, Jumat (6/1/2016).
Kepala Sub Direktorat Produk dan Jasa Kelautan KKP, Halid Yusuf memperkirakan, ada sekitar 500 kilometer dari trayek tol laut baru yang akan melalui 3 sampai 6 titik yang menyimpan benda muatan kapal tenggelam. Titik-titik itu berada di sepanjang perairan Kepulauan Riau, Jakarta, dan Cirebon.
(Baca juga: Pemerintah Bangun 5 Pusat Logistik di Rute Tol Laut)
Sementara secara keseluruhan terdapat 463 titik yang menyimpan benda muatan kapal tenggelam di seluruh perairan nasional.
Ia mengatakan pada tahun 2017 ini KKP berencana melakukan 3 pengangkatan “harta karun” muatan kapal tenggelam. Menurutnya, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk survei dan pengangkatan yang biasanya dilakukan oleh pihak swasta antara US$ 4,5 - US$ 6 juta.
Selain itu, KKP juga menaruh perhatian pada hasil kerukan pasir laut sisa pendalaman alur agar tidak diekspor. Halid menjelaskan, untuk pendalaman alur sepanjang 500 kilometer saja. Jika lebarnya 200 meter dan kedalamannya 10 meter, berpotensi menghasilkan 1 miliar kubik pasir laut.