Masalah yang membelit empat raksasa perusahaan penyedia konten digital (provider digital economy) global di Indonesia bertambah berat. Selain diintai tagihan pajak, Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter juga terancam pencabutan izin usaha. Sebab, mereka hanya berstatus kantor perwakilan namun melakukan kegiatan usaha dan menangguk keuntungan di Indonesia.
Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis menjelaskan, kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA) atau representative office tergolong bukan merupakan badan hukum di Indonesia. Aktivitasnya cuma sekadar bertemu klien sebagai kepanjangan tangan perusahaannya di luar negeri.
Jadi, tidak diperbolehkan menjalankan bisnis dan menangguk pendapatan. “Izin KPPA tidak boleh melakukan bisnis. Kalau melakukan akan kita cabut (izin KPPA),” kata Azhar di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/4).
Aktivitas usaha Google, Yahoo, Facebook, dan Twitter di Indonesia memang tengah menjadi sorotan. Keempat serangkai itu diduga mendapatkan pendapatan dari iklan, meski tidak berbadan hukum di Indonesia sehingga setoran pajaknya minim. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah melakukan pemeriksaan khusus.
(Baca: Pemerintah Kejar Pajak Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo)
Empat korporasi multinasional ini semestinya masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap (BUT), sebagai objek pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Facebook dan Twitter terdaftar di Indonesia sebagai kantor perwakilan. Bertindak sebagai dependent agent, yakni Twitter Asia Pacific dan Facebook Singapore Pte Ltd yang berkedudukan di Singapura. Karena itu, kedua perusahaan ini membayar pajak di Negeri Singa tersebut.